Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Surabaya Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Warga Seruyan yang Didakwa Merambah Hutan akan Bersurat ke Presiden Hingga Sampaikan Rintihannya kepada Mahfud MD

  • Oleh Naco
  • 11 Januari 2021 - 18:11 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Sidang pidana kasus M Abdul Fatah kembali bergulir, jaksa Arwan Karim Juanda menyampaikan reflik atau jawaban terhadap eksepsi kuasa hukum terdakwa, Randha Ardiansyah, Senin 11 Januari 2021.

Usai sidang itu Abdul Fatah mengatakan kepada awak media, akan segera menyurati presiden atas kasus yang membelitnya itu setelah ditangkap Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangkaraya. 

Abdul Fatah mengaku dan berkeyakinan memiliki bukti bahwa lahan yang digarapnya merupakan lahan perkebunan, bukan kawasan hutan.

"Saya mengharapkan pengadilan bisa memutus dengan adil, karena lahan yang saya beli berbentuk lahan sawit dan saya ganti sawit lagi. Jadi bukan hutan yang saya kelola, saya juga mengharapkan presiden Jokowi memperhatikan kasus saya," katanya, Senin, 11 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Sampit.

Menurut Abdul Fatah sesuai arahan presiden melalui Peraturan Presiden  Nomor 88 Tahun 2017, lahan yang  dikelola ini sudah masuk program prioritas nasional yaitu program tanah reforma Agraria (TORA)

Selain itu sesuai program itu, maka dia mengharapkan Mahfud MD selaku Menkopolhukam turut memperhatikan kasus ini. 

"Karena kebetulan saat itu yang menjadi Ketua MK dan memutuskan ketetapan MK Nomor 45 Tahun 2011 adalah Pak Mahfud," ucapnya.

"Sesuai Perpres itukan tidak boleh ada penangkapan, tapi saya ditangkap dan diproses pidana. Jadi saya ada rencana menyurati presiden," tegasnya.

Sementara itu terdakwa melalui Kuasa hukumnya dalam persidangan itu kembali mempertanyakan kepada majelis hakim yang diketuai oleh Ike Liduri itu soal surat pengalihan penahanan yang mereka, namun saat itu majelis menyebutkan kalau mereka masih belum memberikan jawaban atas surat kuasa hukum tersebut.

"Mudah-mudahan pengalihan itu dikabulkan majelis dalam sidang Rabu (13 Januari 2021) nanti," ucapnya.

Sementara itu penuntut umum Arwan menegaskan sidang selanjutnya tinggal menunggu agenda pembacaan putusan sela. "Kami hari ini sudah mengajukan tanggapan atas nota keberatan dari kuasa hukum terdakwa," ucapnya.

Berita Terbaru

Realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas pada Triwulan I TA 2024 Belum Capai Target

Realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas pada Triwulan I TA 2024 Belum Capai Target

  • 19 April 2024 - 16:20 WIB
Reza Prabowo: Pemprov Kalteng akan Gandeng Bank Kalteng Sukseskan Program 1000 KPR Guru

Reza Prabowo: Pemprov Kalteng akan Gandeng Bank Kalteng Sukseskan Program 1000 KPR Guru

  • 19 April 2024 - 16:10 WIB
Legislator Minta Pemda Lengkapi Lampu Penerangan di Ruas Jalan Rawan

Legislator Minta Pemda Lengkapi Lampu Penerangan di Ruas Jalan Rawan

  • 19 April 2024 - 16:00 WIB
Normalisasi Sungai Baamang Telah Sampai di Muara

Normalisasi Sungai Baamang Telah Sampai di Muara

  • 19 April 2024 - 15:50 WIB
PKS Kalteng Buka Peluang Koalisi dengan Partai Lain di Pilkada 2024

PKS Kalteng Buka Peluang Koalisi dengan Partai Lain di Pilkada 2024

  • 19 April 2024 - 15:40 WIB
DPRD Kapuas Ikuti Bimtek Penerapan Perpres Nomor 5 Tahun 2023

DPRD Kapuas Ikuti Bimtek Penerapan Perpres Nomor 5 Tahun 2023

  • 19 April 2024 - 15:30 WIB
Dewan Dorong Pengembangan Museum di Kalteng

Dewan Dorong Pengembangan Museum di Kalteng

  • 19 April 2024 - 15:20 WIB
Pemkab Gunung Mas Gelar Rakordalev Realisasi APBD Triwulan I TA 2024

Pemkab Gunung Mas Gelar Rakordalev Realisasi APBD Triwulan I TA 2024

  • 19 April 2024 - 15:10 WIB
Duwel Rawing Nilai Pramuka Penting Untuk Membina Generasi Muda

Duwel Rawing Nilai Pramuka Penting Untuk Membina Generasi Muda

  • 19 April 2024 - 15:00 WIB
Korban Tragedi Desa Bangkal, Tuntut Sidang Adat Basara Hai

Korban Tragedi Desa Bangkal, Tuntut Sidang Adat Basara Hai

  • 19 April 2024 - 14:50 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri