Jaksa Pinangki Dituntut 4 Tahun Penjara

Oleh ANTARA
12 Januari 2021 - 11:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Jaksa pada Kejaksaan Agung Pinangki Sirna Malasari dituntut 4 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap, melakukan pencucian uang sekaligus melakukan pemufakatan jahat.

"Menuntut supaya majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan terdakwa Pinangki Sirna Malasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 4 tahun dikurangi masa tahanan, menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti kurungan selama 6 bulan," kata jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung Yanuar Utomo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin 11 Januari 2021.

Ada sejumlah hal yang memberatkan dalam perbuatan Pinangki. "Hal yang memberatkan terdakwa sebagai aparat penegak hukum tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme," katanya.

Sedangkan yang meringankan adalah belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulanginya, terdakwa mempunyai anak berusia 4 tahun.

Pinangki dinilai terbukti melakukan tiga dakwaan yaitu pertama dakwaan kesatu subsider pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dakwaan ketiga subsider dari pasal 15 jo pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam dakwaan pertama, jaksa Pinangki dinilai terbukti menerima suap sebesar 450 ribu dolar AS (sekitar Rp6,6 miliar) dari terpidana kasus "cessie" Bank Bali Djoko Tjandra.

Uang itu diberikan dengan tujuan agar Djoko Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus dieksekusi pidana 2 tahun penjara berdasarkan putusan Peninjauan Kembali No 12 tertanggal 11 Juni 2009.

Pinangki ikut menyusun "action plan" berisi 10 tahap pelaksanaan untuk meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) atas putusan Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra dengan mencantumkan inisial "BR" sebagai pejabat di Kejaksaan Agung dan dan "HA" selaku pejabat di MA. Biaya pelaksanaan "action plan" itu awalnya 100 juta dolar AS namun Djoko Tjandra hanya menyetujui 10 juta dolar AS.

Dakwaan kedua adalah pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pinangki dinilai terbukti melakukan pencucian uang dengan menukarkan 337.600 dolar AS menjadi Rp4.753.829.000 menggunakan sejumlah nama.

Uang tersebut adalah bagian dari uang suap yang diberikan Djoko Tjandra sebesar 450 ribu dolar AS (sekitar Rp6,6 miliar). Uang pencucian uang itu digunakan antara lain untuk membeli mobil BMW X5 warna biru, pembayaran sewa apartemen di Amerika Serikat, pembayaran dokter kecantikan di AS, pembayaran dokter "home care", pmebayaran sewa apartemen dan pembayaran kartu kredit.

Dakwaan ketiga adalah pasal 15 jo pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pinangki dinilai terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Andi Irfan Jaya, Anita Kolopaking dan Djoko Tjandra untuk menjanjikan sesuatu berupa uang sejumlah 10 juta dolar AS kepada pejabat di Kejagung dan MA untuk menggagalkan eksekusi Djoko Tjandra selaku terpidana kasus "cessie" bank Bali dengan cara meminta fatwa MA melalui Kejaksaan Agung.

"Kendati MA MA punya kewenangan memberikan fatwa tapi ekseksui sepenuhnya di Kejaksaan Agung selaku eksekutor dapat disimpulkan terdakwa, Andi Irfan Jaya, Anita Kolopaking dan Djoko Tjandra mengira putusan PK terhadap Djoko Tjandra tidak bisa dieksekusi berdasarkan fatwa MA yang akan dimintakan mereka," ungkap jaksa Yanuar.

Selain itu untuk mendapat fatwa, keempatnya berencana untuk dapat hadiah atau janji berupa 10 juta dolar AS kepada pejabat baik di Kejagung maupun di MA.

"Sehingga unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara meningat kedudukan dalam jabatannya telah terpenuhi secara sah menurut hukum," kata jaksa Yanuar. Atas tuntutan itu, Pinangki akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada 18 Januari 2021.

ANTARA

TAGS:

#Pinangki Sirna Malasari

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Jabatan Kepala Dinas PUPR PKP Kapuas Diserahterimakan

23 April 2024 - 17:50 WIB

Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) Kabupaten Kapuas telah diserahterimakan.

Dewan Minta Jalan Khusus Angkutan PBS dari Desa Sei Hanyo-Simpang Batengkong Segera Direalisasi

23 April 2024 - 17:40 WIB

Dewan Imbau Para Orang Tua Kontrol Penggunaan Teknologi Pada Anak

23 April 2024 - 17:30 WIB

Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing mengimbau kepada para orang tua supaya dapat mengontrol penggunaan teknologi pada anak-anak terutama yakni smart phone atau gadget.

Pj Bupati Kapuas Minta Dinas Terkait Petakan Wilayah Padat Penduduk Tekan Resiko Kebakaran

23 April 2024 - 17:20 WIB

Penjabat (Pj) Bupati KapuasErlin Hardi meminta dinas terkait agar melakukan pemetaan wilayah padat penduduk di daerah setempat, demi menekan resiko terjadinya kebakaran permukiman.

Bahtiar Tekankan Dua Strategi KPK Tekan Korupsi

23 April 2024 - 17:10 WIB

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bahtiar Ujang Purnama tekankan dua strategi KPK dalam menekan Korupsi.

KPU Lamandau Buka Rekrutmen PPK untuk Pilkada 2024

23 April 2024 - 17:00 WIB

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau mulai melakukan rekrutmen Badan Adhoc yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), 27 November 2024 mendatang.

Lakukan Sidak Elpiji 3 Kg, Pemko Palangka Raya Temukan Penyalur Tanpa Identitas

23 April 2024 - 16:50 WIB

Menindaklanjuti arahan dari Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam penertiban Elpiji Gas 3 Kg, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) penyaluran tabung gas melon tersebut.

Tega! Ban Mobil Milik Gereja Efrata Palangka Raya Digondol Maling

23 April 2024 - 16:40 WIB

Aksi pencurian kembali terjadi di Palangka Raya, kali ini mobil operasional majelis Jemaat GKE Bukit Hindu Gereja Efrata menjadi korban. Kejadian ini diduga terjadi pada hari Senin, 22 April 2024, saat kantor BPH tutup.

Indonesia Hadapi Korea Selatan pada Perempat Final Piala Asia U-23

23 April 2024 - 16:30 WIB

Timnas Indonesia U-23 dipastikan akan menghadapi Timnas Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U-23 2024 setelah The Taeguk Warriors mengalahkan Timnas Jepang U-23 di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Senin.

DPW PAN Kalteng Terima Pendaftaran Putra dan Putri Terbaik Kalteng untuk Pilkada 2024

23 April 2024 - 16:20 WIB

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengumumkan pemanggilan putra dan putri terbaik Kalteng untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia