KPK Batasi Pengacara Bertemu Klien Dinilai Bertentangan dengan Hukum

Oleh ANTARA
13 Januari 2021 - 09:21 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Ketua Bidang Litbang Lembaga Gerakan Reformasi Hukum (GERAH) Indonesia M Zein Ohorella menilai kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membatasi hak kuasa hukum bertemu kliennya di masa pandemi COVID-19 bertentangan dengan hukum.

"Pembatasan hak untuk bertemu antara penasehat hukum dan klien yang telah dilakukan oleh KPK adalah sebuah penegakan hukum yang bertentangan dengan hukum itu sendiri," katanya, Rabu 12 Januari 2021.

Saat ini banyak advokat yang mengeluhkan kebijakan KPK. Menurutnya, sebagai penasehat hukum di tingkat penyidikan tidak bisa dengan leluasa untuk bertemu dengan kliennya yang sedang menjalani pemeriksaan guna memberikan arahan dan nasehat hukum kepada kliennya.

"Kesulitan lainnya juga dalam masa persidangan, dimana seharusnya para tersangka diberikan haknya untuk selalu didampingi dan mendapatkan bantuan hukum sebagaimana telah di atur dalam Undang-undang. Tapi dengan alasan pandemi COVID-19 semua dibatasi, seharusnya tidak demikian," ucapnya.

Zein mengerti betul kebijakan KPK tersebut untuk memperketat Protokol Kesehatan ditengah masa pandemi COVID-19. Namun, cara itu tidak juga berbuah hasil yang bagus lantaran 14 penghuni Rutan KPK justru terpapar COVID-19.

Hal ini membuktikan sesungguhnya penerapan kebijakan KPK dalam membatasi hak para klien dan penasehat hukum untuk bertemu tidaklah membantu secara signifikan dalam memutus penyebaran COVID-19 di wilayah rutan KPK.

"Justru malah sebaliknya bahkan bertambah dengan hilangnya hak-hak para tersangka untuk mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum secara maksimal," tuturnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta agar KPK dapat benar-benar menegakan hukum tanpa berlawanan dan bertentangan dengan hukum, serta menjalankan amanah undang-undang khususnya hukum acara pidana.

Sebelumnya KPK menginformasikan 14 tahanan di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK yang bergejala COVID-19 saat ini dirawat di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.

"14 tahanan tersebut hari ini Jumat, 8 Januari 2021 telah dipindahkan ke Wisma Atlet untuk menjalani perawatan dan isolasi mandiri dengan pengawasan petugas serta dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/1).

Sebelumnya dari hasil tes swab PCR pada Kamis (7/1) terhadap para tahanan yang berada di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK, ada 14 tahanan dengan hasil positif COVID-19.

Ali mengatakan saat ini lembaganya juga sudah melakukan langkah-langkah antisipatif penyebaran COVID-19 dengan dilakukan penelusuran dan juga telah dilakukan tes cepat antigen terhadap para petugas pengawal tahanan serta petugas rutan.

"Termasuk juga para tahanan yang berada di Rutan Cabang KPK di Gedung C1 (Gedung KPK lama) maupun Pomdam Jaya Guntur juga dilakukan tes cepat antigen dan hasilnya adalah negatif," ujarnya.

KPK terus berupaya mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan KPK dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat baik tamu maupun pegawai KPK.

"Upaya penyemprotan disinfektan berkala seluruh ruang kerja pimpinan, dewas, pegawai, dan rutan KPK terus dilakukan," tuturnya.

ANTARA

TAGS:

#Kpk #Pengacara

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Gubernur Kalteng Apresiasi Daerah yang Sudah Bentuk TPAKD

09 Maret 2021 - 12:06 WIB

Program TPAKD harus berjalan secara merata di seluruh Daerah yang ada di Kalteng

SOPD di Kotim Tidak Akan Lagi Terima Pagu Indikatif

09 Maret 2021 - 12:00 WIB

Jika ada program yang hendak dijalankan, barulah anggaran tersebut dikeluarkan. Dan programnya juga harus jelas dan menyentuh terhadap kepentingan masyarakat

Personel Kodim Kuala Kapuas Mulai Divaksin Covid-19

09 Maret 2021 - 11:56 WIB

Pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan ini termasuk ke dalam tahap ke II yakni yang diperuntukkan bagi petugas pelayanan publik

SOPD Diminta Susun Program Sesuai Visi Misi Bupati Kotim Terpilih

09 Maret 2021 - 11:51 WIB

Rencana pembangunan pada 2022 difokuskan terhadap pembangunan infrastruktur yang berdampak besar terhadap masyarakat

Paman Cabuli Keponakan Ketahuan Saat Dipergoki

09 Maret 2021 - 11:46 WIB

Korban sambil memasang celananya mendatangi kakaknya dan dibawa ke rumah. Menceritakan apa yang dialaminya, hingga tersangka dilaporkan

Warga 2 Kelurahan Siap Hibahkan Tanah untuk Bangun Pasar

09 Maret 2021 - 11:41 WIB

Pasar berperan membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan

Anggota BPD Sampaikan Harapan Saat Reses DPRD Gunung Mas

09 Maret 2021 - 11:36 WIB

Berbagai usulan tadi akan ditampung oleh DPRDGumas dan dibahas bersama pihak terkait lainnya sembari melihat skala prioritas

Sertijab dan Pelantikan Wakapolda Kalteng

09 Maret 2021 - 11:31 WIB

Diharapkan dengan dilantiknya Brigjen Ida Oetari Poernamasasi ini Polda Kalteng kedepannya semakin maju

Duda 46 Tahun Tega Cabuli Keponakan Sendiri

09 Maret 2021 - 11:26 WIB

Data yang diperoleh, Selasa, Maret 2021 terungkap kalau perbuatan terdakwa dilakukannya sebanyak 2 kali, pertama dilakukan tersangka pada September 2020 dan pada Januari 2021

Sejumlah Pedagang Pasar Subuh yang Jualan di Badan Jalan dan Trotoar Ditertibkan

09 Maret 2021 - 11:21 WIB

Saat ditertibkan sejumlah pedagang sempat tidak mau, namun dengan pendekatan dan pengertian dari Irawati dan Camat Mentawa Baru Ketapang, Sutiminakhirnya mereka mau memindah lapaknya

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Halmahera Timur Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia