BORNEONEWS, Palangka Raya - Wacana pemekaran Provinsi Kotawaringin mendapat penolakan dari sejumlah elemen. Hal itu ditandai dengan unjuk rasa penolakan yang digelar Aliansi Masyarakat Peduli Kalteng (AMPK) di depan DPRD Kalteng, Senin, 18 Januari 2021.

Aksi itu tetap digelar meski tidak mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 maupun Polresta Palangka Raya.

Satgas Covid-19 Palangka Raya memang melarang adanya kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa selama pandemi covid-19, agar tidak terjadi peningkatan kasus.

Larangan tersebut juga berlaku terhadap kegiatan unjuk rasa maupun aksi damai yang akan dilaksanakan AMPKT.

"Dengan berbagai pertimbangan Satgas Covid-19 tidak merekomendasikan. Serta mengintruksikan kepada AMPKT agar menunda kegiatan aksi sampai adanya kebijakan dan kasus covid-19 mengalami penurunan," kata Emi Abriyani, Minggu.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, unjuk rasa yang digelar tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19. Dari 300 massa yang awalnya hendak dikerahkan, dalam aksi itu hanya diikuti sekitar 50 orang.

Koordinator lapangan aksi, Rotama dalam orasinya, menuntut agar DPRD Kalteng berserta pihak yang bertanggungjawab atas rencana pemekaran tersebut mempertimbangkan dan tidak menyetujui pemekaran.