Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemkab Kotim Harus Siap Tangani Kemungkinan Banjir di Wilayah Hulu

  • Oleh Naco
  • 19 Januari 2021 - 15:41 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rinie Anderson menilai kondisi hujan belakangan ini harus dibarengi dengan persiapan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir di kawasan hulu. 

Pemerintah kabupaten diminta mempersiapkan segala sesuatu untuk penanganan, karena jika melihat  kondisi curah hujan di bulan Januari ini cukup rentan menyebabkan adanya luapan di anak sungai maupun sungai induk. 

"Terutama dikawasan hulu harus dilakukan antisipasi dan pemantauan yang berkala supaya bisa diinformasikan kepada warga,”kata Rinie, Selasa, 19 Januari 2021.

Menurutnya, kawasan hulu memang selalu jadi langganan banjir.  Maka dari itu harus ada pendeteksi dini. 

Selain itu juga pemerintah kabupaten khususnya Dinas Sosial setempat harus memperhatikan logistik cadangan yang ada di gudang. 

Supaya nanti ketika ada kejadian dan membutuhkan bantuan logistik dari pemerintah barang yang tersalurkan tidak ada yang kadaluwarsa.

"Salah satu yang perlu dicatat juga Dinas Sosial harus secara berkala mengecek kesiapan logistik bantuan agar barang yang disalurkan kepada warga tidak lantas sudah kadaluwarsa,” tegasnya

Menurut Rinie potensi  kecamatan yang paling rawan terjadi banjir berada di wilayah utara Kotim. Seperti di Kecamatan Antang Kalang, Tualan Hulu, Mentaya Hulu, Bukit Santuai, dan Parenggean. Selain itu, juga di beberapa desa di Kecamatan Cempaga, Cempaga Hulu, dan Kota Besi. 

Hampir setiap tahun, kata dia beberapa desa di kecamatan tersebut, menjadi langganan banjir. Terutama yang berada di dataran rendah dan juga bantaran Sungai Tualan dan beberapa sungai lainnya.

Dia menduga selain tingginya intensitas hujan juga karena kurangnya hutan primer penyangga air dikawasan hulu. Kondisi demikian tidak bisa dibiarkan. 

Reboisasi dan rehabilitasi terhadap hutan kritis harus dilakukan pemerintah kabupaten bersama dengan pemerintah pusat. Pasalnya. Dalam 10 tahun terakhir banjir yang melanda Kalteng  semakin mengkhawatirkan. (NACO/B-6)

Berita Terbaru