"Kami akan melanggar sedikit kode etik kami karena yang bertanya adalah rakyat melalui lisan yang terhormat Bapak-bapak di Komisi dua, tapi kami akan jawab secara tertulis," kata dia.

Selain itu, Muhammad berharap semua pihak membaca secara komprehensif dan tuntas putusan DKPP tentang pemberhentian Arief. Dia menyebut hal itu demi memahami mengapa DKPP mengambil keputusan tersebut.

"Tolong dibaca dari A sampai Z, semoga itu membantu memahami kenapa DKPP mengambil keputusan itu, itu saja harapan kami," ujar dia.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta agar laporan masyarakat atau pengaduan yang masuk ke DKPP tersebut seharusnya perlu juga diteliti obyektivitasnya.

"Soal laporan masyarakat itu harus diteliti, Pak Muhammad. Bisa saja kita menyuruh orang membuat laporan masyarakat yang kemudian itu belum tentu juga objektif," kata Doli saat memimpin rapat kerja Komisi II DPR RI tersebut.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang mendukung eks Ketua KPU Arief Budiman menempuh upaya hukum atas putusan pemberhentian tersebut. Junimart juga berpendapat putusan DKPP tidak bersifat final dan mengikat.

"Ada upaya hukum, jadi tidak perlu ribut-ribut. Kalau enggak ada pengacara, datang saja ke kantor pengacara saya, enggak usah bayar Pak," kata Junimart dalam rapat tersebut.

TERAS.ID