TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan usulan dari pengusaha untuk vaksin mandiri.

"Saya tahu kalau ada perusahaan besar yang ingin melakukan vaksinasi dan punya anggaran sendiri apakah tidak sebaiknya (diakomodasi) Itu yang akan kami terus pertimbangkan," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Dwwan Perwakilan Daerah, Selasa, 19 Januari 2021.

Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah memintanya bersama dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk melihat peluang diselenggarakannya vaksinasi mandiri. Ia pun membuka peluang pemerintah menyesuaikan kebijakan.

"Karena tujuan kami bukan kalau ada policy sudah selesai dan mati-matian policy seperti itu. Karena Covid-19 dinamis kita harus tetap fleksibel," ujar Sri Mulyani.

Ia pun mengatakan bahwa kalau ada partisipasi dari masyarakat, khususnya perusahaan, bisa saja diakomodasi nantinya. Namun, ia mengatakan pemerintah menerapkan kebijakan vaksinasi gratis agar Indonesia bisa segera mencapai herd immunity. Dengan vaksinasi gratis pun masyarakat tidak akan mempersoalkan biaya sebagai alasan untuk tidak divaksin.

"Karena tantangan itu harus kita atasi. Namun kalau ada yang bisa berbayar, perusahaan yang ingin lakukan arrangement yang penting adalah kemenkes akan bisa menetapkan bahwa kita yakinkan seluruh masyarakat kita bisa mendapatkan vaksinasi kalau memang mereka harus divaksin," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi akses vaksin mandiri bagi swasta guna mendorong percepatan vaksinasi secara nasional.