BORNEONEWS, Sampit - Perjuangan Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) berbuah manis. Salah satunya untuk urusan penanganan ruas jalan lingkar selatan. 

Hingga akhirnya akan dilakukan pembangunan mulai Maret mendatang. Tahap pertama ini, pemerintah provinsi mengucurkan Rp 10 miliar untuk penangangannya hingga fungsional.

Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Dadang H Syamsu menjelaskan, urusan jalan lingkar selatan memang secara kewenangan bukan pada DPRD. Namun itu cenderung lebih kepada peran di pemerintah provinsi.

Kendati demikian, pihaknya berpandangan kerusakan jalan di kawasan perkotaan Sampit akibat dari kerusakan jalan lingkar selatan itu, maka solusinya agar jalan lingkar selatan bisa difungsikan.

“Karena kalau kami terus mendorong perbaikan jakan dalam Kota Sampit saja maka akan percuma, karena sumber masalahnya itu berawal dengan kerusakan parah di jalan lingkar selatan. Jadi kita mesti bereskan dulu jalan lingkar itu. Makanya kami sampai mendatangi PUPR Kalteng,” ucap Dadang, Kamis, 21 Januari 2021.

Setelah jelas dan teranggarkan, maka selanjutnya akan mudah untuk mengambil kebijakan bersama dengan pemerintah kabupaten terkait penanganan ruas jalan dalam perkotaan Sampit yang menjadi wewenang pemkab.

Dadang mengatakan, jika sudah ada titik terang perbaikan jalan lingkar, maka dipastikan juga akan dilakukan perbaikan jalan kawasan perkotaan Sampit.