Menurut dia, DAS Barito paling luas yang mencakup kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, dan Banjar. Namun, ia enggan memastikan apakah banjir Kalsel dipicu tambang.

“Enggak berani menyatakan itu. Ini kan kaitannya kewenangan kita rehab DASnya. 80 persen sudah melaksanakan, walaupun semua belum selesai,” lanjutnya.

Pihaknya rutin mengirim surat teguran ke perusahaan IPPKH atas rehabilitasi DAS di Kalsel. Ia pun memperketat perpanjangan IPPKH untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap tanggung jawab rehab DAS. “Izin pakainya saat rehab itu belum selesai, kami tidak keluarkan. Kewajiban itu harus selesaikan,” kata Aya.

Ia menambahkan, pola rehab DAS itu berjauhan dengan titik penambangan, dan berbeda dengan reklamasi dan setelah penambangan.

Pemilik IPPKH yang menambang di dalam kawasan hutan, harus rehabilitasi DAS mengembalikan tanaman seluas 1:110 persen. Pemegang IPPKH wajib merehabilitasi DAS, selain reklamasi di luar tambangnya.

“Kebanyakan rehab DAS kita itu di Tahura, menambangnya di Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kotabaru, menanam di sini (DAS Barito, red). Justru memperbaikinya itu di sini (DAS Barito, red). Jadi kalau banjir dianggapnya dari sini (DAS Barito, red) enggak mungkin,” kata Arifin seraya menjelaskan peta DAS Barito.

Banjir di Kalimantan Selatan menjadi sorotan. Koalisi masyarakat yang fokus di bidang lingkungan menyebut banjir Kalsel terjadi akibat kerusakan lingkungan. Mereka menyebut kawasan Daerah Aliran Sungai Barito yang rusak akibat tambang menjadi penyebabnya.

TERAS.ID