Ayat 2 Pasal 3 kata dia juga menyebutkan apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hak guna usaha itu tidak dilepaskan atau dialihkan, Hak guna usaha tersebut hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah negara.

"Dalam aturan itu sangat jelas sekali, itu sebabnya penting HGU dan izin lain-lain itu dicek lagi," tukasnya.

Semntara syarat yang secara fakta tidak terpenuhi sesuai yang tertuang dalam surat edaran kementrian agrari tahun 2012  adalah kewajiban membangun plasma 20 persen, kemitraan atau bentuk kerja sama lainnya.

Syarat tersebut juga diatur di dalam Pasal 720 KUH Perdata berbunyi, hak guna usaha adalah hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik tanah, sebagai pengakuan tentang pemilikannya, baik berupa uang maupun berupa hasil atau pendapatan.

Selama ini, kata dia, pemerintah seakan tutup mata dengan aturan tersebut, bahkan di Kotim sebagian besar hak guna usaha  berada dalam kawasan hutan. Padahal dalam Pasal 4 Ayat 2 PP 40 tahun 1996 bahwa harus dikeluarkan statusnya dari kawasan hutan.

"Namun sepertinya ini tidak dilaksanakan, itulah saya tekankan kepada pihak terkait agar menindaklanjuti persoalan ini," tandasnya. (NACO/B-7)