Mediasi Perdata Gagal, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Baru Buka Suara

Oleh Naco
25 Januari 2021 - 17:20 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Sidang mediasi perdata antara M. Abdul Fatah dengan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya gagal.

Pihak tergugat menolak mediasi dengan pihak penggugat setelah sidang mediasi itu dipimpin hakim mediator Ike Liduri pada Senin, 25 Januari 2021. Itu diungkapkan dari pihak balai kepada awak media setelah beberapa kali bungkam.

Irmansyah, dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya menegaskan kalau pihaknya menolak untuk berdamai dan mereka ingin agar kasus itu tetap berproses.

Sementara dirinya enggan berkomentar dan menyebutkan terkait penangkapan terhadap penggugat dengan alasan itu nanti akan dijelaskan oleh ahli mereka karena permasalahan ini sudah masuk dalam proses persidangan untuk pidananya.

"Jadi kita tunggu saja keputusan dari pengadilan, langkah selanjutnya kami menunggu keputusan sidang pidana dan perdatanya yang akan terus berproses," ucapnya usai mediasi.

Saksi juga tidak mau menjelaskan terkait posisi lahan tersebut apakah masuk areal kawasan hutan yang kini dikelola oleh perusahaan hutan tanaman industri (HTI) atau seperti apa, dirinya enggan berkomentar dan lagi-lagi dia menegaskan itu akan dijelaskan oleh ahli.

Dia juga sempat dilontarkan pertanyaan apakah kasus yang kini membelit penggugat atas hasil laporan dari pihak HTI dirinya membantah dan mengaku itu berdasarkan hasil temuan dari patroli yang mereka lakukan.

Tidak hanya itu ia juga diitanya soal lahan tersebut sudah masuk dalam program TORA, lagi-lagi dirinya tidak mau berkomentar dan menyebutkan itu bukan kapasitas mereka untuk menjawabnya.

Sementara itu Kuasa Hukum Abdul Fatah, Rendha Ardiansyah mengaku tak jadi masalah perdamaian mediasi tersebut gagal karena akan lebih baik proses perdata tersebut berlanjut pada sampai pembuktian.

"Sehingga terbukti apakah lahan tersebut masuk TORA atau tidak," ucapnya.

Karena menurut Rendha sesuai dengan bukti-bukti yang mereka miliki tanah tersebut legalitasnya jelas dan sudah masuk dalam program TORA, yang artinya penangkapan yang dilakukan oleh pihak tergugat ilegal karena Perpres Nomor 88 Tahun 2017 sangat jelas menguraikan tindakan tersebut seharusnya dilarang namun tetap dilakukan.

Kuasa hukum juga kembali mengkritik saksi dalam ranah pidana dari pihak HTI, yang mengatakan bahwa mereka punya kewajiban untuk mengamankan terhadap kawasan HTI itu, sehingga artinya jika tindakan yang dilakukan oleh pihak tergugat merupakan operasi seharusnya bukan di kawasan izin HTI.

"Karena yang memiliki kewenangan mengamankan adalah HTI walaupun tidak langsung masuk dalam tindak pidana harus dibawa dalam forum mediasi dulu dan ini tidak dilakukan," tukasnya.

Menurut Rendha mereka sudah melihat titik permasalahannya di mana perkara tersebut terlalu dipaksakan karena sudah jelas dari pihak instansi pemerintah tidak boleh melakukan penangkapan karena masuk dalam program TORA.

Sehingga kata dia jadi pertanyaan mengapa sampai ada penangkapan serta dalam persidangan pihak HTI jadikan saksi, yang menuai tanda tanya jika dikaitkan dengan penangkapan yang seperti disampaikan melalui kegiatan operasi tanpa ada laporan. (NACO/B-5)

TAGS:

#PERDATA #Sengketa Lahan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Dislutkan Kalteng Sambut Baik Sertifikasi Elektronik Penanganan Ikan

26 April 2024 - 02:22 WIB

Langkah ini mempercepat proses sertifikasi sehingga tidak menjadi kendala bagi pelaku usaha perikanan dalam menjalankan proses produksi usahanya.

Hadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah, Kepala BKD Kalteng Ingatkan Komitmen Reformasi Birokrasi

26 April 2024 - 02:00 WIB

Lisdamengajak semua ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperkuat komitmen terhadap tanggung jawab dalam membangun reformasi birokrasi.

Golkar Kalteng Perkuat Internal Partai untuk Hadapi Pilkada 2024

26 April 2024 - 01:41 WIB

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Kalteng Suhartono Firdaus. Sehingga, saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi internal partai.

Kemenag Kotim Jadwalkan Keberangkatan 161 JCH ke Embarkasi Banjarmasin

26 April 2024 - 01:21 WIB

JCH Kotim akan mulai memasuki asrama UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin pada tanggal 18 Mei 2024 pukul 09.00 WITA.

Tim Animal Rescue Pandulima Evakuasi Ular di Rumah Warga, Tidak Ada Korban Jiwa

26 April 2024 - 01:00 WIB

Setibanya di lokasi, tim Pandulima menemukan ular kecil yang dilaporkan oleh Holik berada di kamar mandi.

Hargono Siap Jadi Bakal Calon Wakil Bupati Kobar Dampingi Nurhidayah

26 April 2024 - 00:41 WIB

Hargono sendiri ketika di konfirmasi mengenai hasil Poling tersebut, dengan rendah hati, Hargono menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung dirinya dalam poling itu.

Lomba Bagasing Juga Turut Ramaikan HUT Kapuas

26 April 2024 - 00:21 WIB

Lomba ini merupakan tradisi permainan jaman dulu dimana semangat untuk menjadi juara dan terbaik bagi timnya.

System Health Account Permudah Pemantauan Alokasi Anggaran Kesehatan

26 April 2024 - 00:00 WIB

Proses tersebut merupakan sebuah proses untuk menggambarkan aliran biaya atau belanja yang dicatat dalam penyelenggaraan sebuah sistem kesehatan.

Rutan Kelas IIA Palangka Raya Peringati HBP ke 60 dengan Kegiatan Tabur Bunga

25 April 2024 - 23:51 WIB

Ketua DWP Rutan Palangka Raya, Sisca Nurdayanti Widianto, menyatakan bahwa pihaknya turut terlibat secara aktif dalam kegiatan ini sebagai bagian dari PIPAS.

Dinkes Kalteng Ingatkan 6 Pilar Transformasi Kesehatan

25 April 2024 - 23:41 WIB

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan baru untuk melakukan berbagai upaya percepatan dalam menjalankan transformasi.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia