BORNEONEWS, Palangka Raya- Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010 dan 2010-2015 Agustin Teras Narang mengaku sering mendapat pertanyaan dari berbagai pihak terkait adanya usulan Daerah Otonomi Baru atau pemekaran provinsi di wilayah setempat.

Undang-undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang masih berlaku telah mengatur adanya proses pembentukan DOB atau pemekaran provinsi, kata Teras Narang melalui pesan singkat yang diterima di Palangka Raya, Senin.

"Mekanisme pengusulan pemekaran provinsi itu pun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan," ucap pria yang sekarang ini menjadi anggota DPD RI ini.

Dia menambahkan, sepanjang pihak yang mengusulkan pembentukan DOB tersebut, telah menempuh prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku, maka proses akhirnya kembali kepada kepala daerah dan lembaga perwakilan rakyat di tingkat provinsi induk. Apakah menerima atau menolak usulan tersebut.

Teras Narang mengatakan manakala kepala daerah dan lembaga perwakilan rakyat di provinsi induk menerimanya, maka proses usulan DOB tersebut berlanjut ke tingkat pusat, yakni Pemerintah Nasional, DPR RI, dan DPD RI, agar ditindak lanjuti sesuai dengan tata cara/mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku.

"Perlu juga saya sampaikan bahwa sampai sekarang ini di DPD RI, ada lebih kurang 173 usulan pembentukan DOB yang masih belum disetujui untuk ditindaklanjuti," ucap dia.

Senator RI asal Kalimantan Tengah itu mengemukakan, sesuai dengan hasil pertemuan Pimpinan DPD RI dengan Bapak Wakil Presiden RI sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) beberapa waktu lalu, disampaikan bahwa hingga sekarang ini penghentian (moratorium) untuk pembentukan DOB masih berlaku.