BORNEONEWS, Palangka Raya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah untuk memperkuat pengkajian pemekaran Provinsi Kotawaringin.

“Pemekaran Provinsi Kotawaringin sebagai daerah otonomi baru (DOB) harus melewati kajian yang komprehensif, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari,” kata Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Freddy Ering, Rabu, 27 Januari 2021.

Menurutnya, dengan kajian yang komprehensif, cakupan pemerintahan provinsi yang baru menjadi lebih dekat dengan masyarakat.

Sehingga akhirnya, tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, penyerapan aspirasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih mudah.

Ia menerangkan, ada aspek dan persyaratan yang tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2014 yang harus dipenuhi. Mulai dari kewilayahan, potensi daerah, dan administratif. 

“Selain itu, kelayakan suatu pemekaran juga harus ada kajian komprehensif tentang provinsi atau kabupaten induk," jelasnya. (HERMAWAN DP/B-11)