Syarat selisih suara akan diputus terakhir setelah selisih suara itu diperiksa kebenarannya. Dari 135 perkara hanya 25 permohonan memenuhi ambang batas yang diatur Pasal 158 tersebut. Pada umumnya gugatan pilkada ke MK terkait dengan mobilisasi aparat birokrasi pemerintahan, keberpihakan dan kelalaian penyelenggara pilkada terkait dengan syarat calon kepala daerah, dan pelanggaran politik uang. Istilah umumnya pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. 

Ambil contoh perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan paslon nomor urut 2 Maria Geong dan Silverius Sukur di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pada sidang pemeriksaan pendahuluan 26 Januari, kuasa hukum pemohon, Eleonarius Dawa, mendalilkan adanya pelanggaran TSM, baik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat (termohon) maupun yang dilakukan paslon nomor urut 3 Edistasius Endi dan Yulianus Weng. 

Menurut pemohon, berbagai pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai proses penetapan calon bupati dan wakil bupati, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan, hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Tuduhan-tuduhan itu baru bisa dijawab termohon, pihak terkait, dan Bawaslu dalam sidang lanjutan pada 1 Februari. Perkara pilkada di MK hakikatnya adu bukti, bukan adu tuduhan. 

Karena itu, tuduhan-tuduhan yang disampaikan harus didukung dengan bukti-bukti yang valid. Kalau tanpa bukti, sia-sia saja mencari keadilan ke MK, hanya buang-buang uang. Saya pernah berdiskusi dengan seorang kepala daerah yang kalah dalam pilkada kemudian mengadu nasib ke MK. Setelah buntung di MK, ia cari untung ke PTUN sampai Mahkamah Agung. Meski menang di MA, putusannya tidak bisa dieksekusi. Padahal orang itu sudah keluar uang banyak dalam pilkada, keluar uang juga untuk membayar pengacara di MK maupun MA. Semua harta digadai, yang sisa hanya penyesalan amat mendalam. MK sudah berpengalaman menangani sengketa pilkada. 

Sejak berdiri 2003 hingga 2020, MK sudah memutuskan 982 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Dalam lima tahun terakhir, perkara yang dikabulkan MK bisa dihitung dengan jari tangan. Pilkada serentak tahap pertama dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Dari 269 daerah yang mengikuti pilkada saat itu, 152 daerah bermuara ke MK dan hanya 3 perkara yang dikabulkan.