Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Moeldoko Tegaskan Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi

  • Oleh ANTARA
  • 28 Januari 2021 - 19:11 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi tidak akan berkurang atau luntur.

Moeldoko mengatakan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi telah ditunjukkan, salah satunya dengan membangun sistem pencegahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sistem pencegahan korupsi dari hulu ke hilir bernama Strategi Nasional Pencegahan Korupsi bisa membentuk sistem yang menutup celah korupsi,” ujar Moeldoko dalam siaran pers Kantor Staf Presiden (KSP), Kamis 28 Januari 2021.

Menurut Moeldoko, komitmen itu juga ditunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui arahannya yang sering disampaikan saat rapat terbatas. Dia mengatakan korban dari perilaku korup pejabat adalah masyarakat umum.

"Bapak presiden berulangkali meminta jangan sekali pun korupsi dana bantuan sosial dan memotong apa pun hak rakyat. Jangan korupsi dana kesehatan, jangan memburu rente pengadaan barang jasa,” ujarnya.

Rapat Koordinasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Rakor Stranas PK) sebelumnya telah menetapkan rencana aksi 2021-2022 dengan berfokus pada sektor yang berdampak, di antaranya pengawalan ketepatan subsidi dan bansos, pencegahan pungli dalam layanan dasar, dan pencegahan rente dalam ekspor impor komoditas strategis.

Selain itu, juga akuntabilitas pengadaan barang jasa, percepatan layanan perizinan, penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi pemerintahan, serta peningkatan integritas aparat penegak hukum.

Moeldoko juga merespons penerbitan Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparansi Internasional Indonesia (TII). Menurutnya, indeks tersebut akan menjadi bahan evaluasi kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menegaskan, dalam merumuskan strategi perbaikan aksi Stranas PK pada 2021-2022, KSP memperhatikan masukan, riset, dan kajian seperti Global Corruption Barometer dan Indeks Persepsi Korupsi.

“Pelaksanaan aksi Stranas PK 2021-2022 ini akan terus ditingkatkan sinergi dan kolaborasinya tidak hanya di instansi pemerintah tetapi juga swasta, dan masyarakat sipil (CSO, akademisi, dan media massa, sehingga diharapkan aksi Stranas PK semakin tepat sasaran, terukur, dan berdampak nyata terhadap perbaikan kualitas layanan publik,” ujarnya.

Berita Terbaru