Penurunan IPK Lampu Merah Bagi Pemberantasan Korupsi

Oleh ANTARA
28 Januari 2021 - 20:51 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Mantan pimpinan KPK Laode M. Syarif mengatakan penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2020 menjadi lampu merah bagi pemberantasan korupsi.

"Penurunan IPK ini jangan dianggap enteng, kita kembali 5 tahun ke belakang, ini betul-betul lampu merah bukan lagi lampu kuning," kata Laode dalam diskusi virtual yang diadakan Transparency International Indonesia (TII), Kamis 28 Januari 2021.

Pada hari ini TII memaparkan IPK Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu melorot 3 poin dari skor 40 pada tahun 2019 menjadi 37 pada tahun 2020. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Hal itu menyebabkan peringkat Indonesia di antara negara-negara juga ikut turun, yaitu berada di peringkat 102 dibanding pada tahun 2019 yang ada di peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei. Skor dan peringkat Indonesia sama seperti salah satu negara di benua Afrika, Gambia.

"Siapa yang paling bertanggung jawab IPK ini stakeholder pertama adalah MPR, DPR, Presiden karena paling rentan korupsi politik. Selanjutkan aparat penegak hukum, yaitu polisi, KPK, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung," katanya.

Laode mencatat sejak 2008 hingga 2019 IPK Indonesia tidak pernah turun. Pada tahun 2008, skor IPK Indonesia adalah 26, selanjutnya 28 (2009), 30 (2010), 30 (2011), 32 (2012), 32 (2013), 34 (2014), 36 (2015), 37 (2016), 37 (2017), 38 (2018), dan 40 (2019).

"World Justice Project terkait persepsi mengenai pejabat di eksekutif, legislatif, yudikatif, kepolisian, dan militer memang naik skornya dari 21 menjadi 23. Akan tetapi, masih jadi yang paling rendah jangan disyukuri. Kualitas penegakan hukum menjadi paling kurang, jadi tugas kami adalah memperbaiki kualitas parpol dan memperbaiki kualitas sektor penegakan hukum," katanya.

Korupsi sektor politik, menurut Laode, nyata dari sejumlah tersangka kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari seluruh partai politik di DPR.

"Hasil dari politcal corruption adalah ada 262 anggota DPR saat ini yang merupakan pengusaha sehingga sangat rentan konflik kepentingan. Buktinya adalah revisi UU KPK hanya dalam 2 minggu, revisi UU Minerba hanya dalam 4 minggu dan UU Cipta Kerja," ungkapnya.

Sejumlah masalah yang terdapat di parpol, menurut Laode, adalah kaderisasi dan rekrutmen yang tidak berjalan, keuangan parpol tidak transparan, kode etik yang tidak diberlakukan, dan hilang integritas parpol.

"Korupsi akhirnya merusak demokrasi, merusak pasar, meruntuhkan hukum, melanggengkan pelanggaran HAM, dan menyebabkan kejahatan lain berkembang dan menurunkan kualitas hidup," tambahnya.

TII merilis IPK Indonesia 2020 yang mengacu pada 9 sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Interval pengambilan data medio setahun terakhir sampai dengan Oktober 2020 yang mengukur persepsi pebisnis dan pakar.

Di ASEAN, Singapura menjadi negara yang dinilai paling tidak korup (skor 85), diikuti Brunei Darussalam (60), Malaysia (51), Timor Leste (40). Namun Indonesia masih di atas Vietnam dan Thailand (skor 36), Filipina (34), Laos (29), Myanmar (28), Kamboja (21) Negara dengan skor IPK 2020 terbesar adalah Denmark dan Selandia Baru pada skor 88, diikuti Finlandia, Singapura, Swedia dan Swis (85), Norwegia (84), Belanda (82), Jerman dan Luxembourg (80), sementara IPK terendah adalah Somalia dan Sudan Selatan di posisi 180 (skor 12), Suriah di posisi 178 (skor 14), dan Yaman serta Venezuela di posisi 176 (skor 15).

ANTARA

TAGS:

#Pemberantasan Korupsi #Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Sejumlah Puskesmas di Seruyan Jalani Survey Akreditasi dan Re Akreditasi

25 April 2024 - 17:50 WIB

Sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas di Kabupaten Seruyan menjalani survey akreditasi dan re akreditasi.

Ekspor Kalteng Meningkat, Impor Kalteng Turun

25 April 2024 - 17:45 WIB

Ekspor Kalimantan Tengah pada Februari 2024 senilai US$416,68 juta, naik 6,16 persen dibanding Januari 2024.

Pemkab Seruyan Laksanakan Upacara Hari Otonomi Daerah

25 April 2024 - 17:40 WIB

Perseroan CBUT Tbk Miliki Pabrik Kernel Crushing Berkapasitas 600 MT

25 April 2024 - 17:35 WIB

Perseroan PT Citra Borneo Utama Tbk (IDX: CBUT) memiliki pabrik kernel crushing dengan total kapasitas sebesar 600 MT kernel per hari atau 192.000 MT kernel per tahun serta 1 tank farm untuk kebutuhan penyimpanan bahan baku dan hasil produk dari pabrik refinery dan fraksinasi.

Pelaku Usaha Perbengkelan di Palangka Raya Diminta Kelola Limbah dengan Baik

25 April 2024 - 17:30 WIB

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Palangka RayaYuseran, mengingatkan para pelaku usaha perbengkelan untuk memperhatikan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya.

Perseroan CBUT Berhasil Pertahankan Kinerja Positif di Tengah Tantangan Industri

25 April 2024 - 17:25 WIB

Direktur Utama Perseroan PT Citra Borneo Utama Tbk (IDX: CBUT), Ronny Hertantyo Raharjo mengatakan bahwa melalui berbagai strategi yang dijalankan di tahun 2023, dan didukung oleh ketepatan perencanaan yang komprehensif. Perseroan berhasil mempertahankan kinerja positif di tengah berbagai tantangan dan kondisi industri yang dinamis, terutama dalam hal penjualan.

Pemkab Kobar Gelar Upacara Dalam Momen Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII

25 April 2024 - 17:20 WIB

Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah XXIII2024, Asisten III Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Syahrudin yang bertindak sebagai pembina upacara yang digelar di Halaman Kantor Bupati Kobar, Kamis, 25 April 2024.

PT Citra Borneo Utama TBK Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

25 April 2024 - 17:15 WIB

PT Citra Borneo Utama Tbk (IDX: CBUT), merupakan perusahaan publik yang mengelola bisnis hilir kelapa sawit seperti pemurnian dan perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya. Perseroan ini pada Rabu, 24 April 2024 telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB yang dilanjutkan dengan agenda Paparan Publik.

Pembatasan Kapasitas Angkutan Kendaraan Ketika Melewati Jalan Umum Harus Dipertegas

25 April 2024 - 17:10 WIB

BPDPKS Dukung Harapan Presiden Soal Peningkatan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit

25 April 2024 - 17:05 WIB

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS mendukung harapan Presiden soal peningkatan produktivitas tanaman kelapa sawit di Indonesia. Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Harapannya dengan program ini bisa meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit tanpa menambah luasan lahan.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia