Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Mandailing Natal Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Tak Setuju Revisi, Gerindra Minta UU Pemilu Dipertahankan

  • Oleh ANTARA
  • 31 Januari 2021 - 12:40 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra menyatakan tak setuju revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partainya menilai bahwa konsistensi dalam menyelenggarakan pemilihan umum harus menjadi komitmen bersama demi pola demokrasi yang berkualitas.

"Gerindra berpikir agar UU Pemilu yang sekarang sebaiknya tetap dipertahankan," kata Muzani dalam keterangan tertulis, Ahad, 31 Januari 2021.

Muzani mengatakan, dalam sejarah demokrasi langsung sejak Reformasi, Indonesia selalu mengalami perubahan sistem pemilu setiap lima tahun. Perubahan terus terjadi mulai dari sistem perhitungan suara, sistem proporsional terbuka atau tertutup, ambang batas yang selalu naik, metode konversi suara menjadi kursi, hingga daerah pemilihan yang terus bertambah.

Menurut dia, perubahan terus menerus itu yang menyebabkan sulitnya perbaikan kualitas pemilu. Sebab, partai politik harus selalu menyesuaikan dengan undang-undang yang baru setiap lima tahun.

"Itu yang menyebabkan pemilu tidak pernah ajeg. Partai Gerindra merasa bahwa konsistensi kita dalam menyelenggarakan pemilihan umum dalam pola demokrasi berkualitas haruslah menjadi komitmen bersama," ujar Muzani.

Muzani juga mengatakan, pembahasan revisi UU Pemilu akan memerlukan energi yang besar. Sedangkan di masa pandemi Covid-19 sekarang ini, rapat-rapat pembahasan dan perdebatan langsung haruslah dihindari.

"Sebaiknya energi kita digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional dan penanganan Covid-19," ujar Muzani.

Di sisi lain, dia berpendapat Pemilu 2024 harus dipersiapkan dari sekarang agar bisa berjalan baik. Semua kekurangan dari Pemilu 2019, baik pemilihan legislatif maupun presiden, kata Muzani, harus menjadi catatan yang diperhatikan.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengatakan partai-partai juga perlu memikirkan bagaimana sinergi yang lebih baik antar-penyelenggara pemilu. Termasuk juga melakukan upaya-upaya mengurangi dampak negatif pemilu, seperti politik uang.

"Kita harus mulai berpikir bagaimana sinergi KPU, Bawaslu, DKPP menjadi lebih baik lagi sehingga problem-problem yang diakibatkan pemilu bisa dihindari," ujar Muzani.

Berita Terbaru

Disdik Kalteng Perkuat Silaturahmi

Disdik Kalteng Perkuat Silaturahmi

  • 19 April 2024 - 12:50 WIB
Pakar Hukum: Hakim MK Dalam Fase Krusial Putuskan Sengketa Pilpres

Pakar Hukum: Hakim MK Dalam Fase Krusial Putuskan Sengketa Pilpres

  • 19 April 2024 - 12:40 WIB
Polsek Bukit Batu dan Satlantas Polresta Palangka Raya Lakukan Razia Knalpot Bronh

Polsek Bukit Batu dan Satlantas Polresta Palangka Raya Lakukan Razia Knalpot Bronh

  • 19 April 2024 - 12:30 WIB
TKN: Prabowo Subianto Minta Hentikan Aksi Damai di MK

TKN: Prabowo Subianto Minta Hentikan Aksi Damai di MK

  • 19 April 2024 - 12:20 WIB
Pemko Palangka Raya Terapkan Pengelolaan Sampah Berbasis Circular Economy

Pemko Palangka Raya Terapkan Pengelolaan Sampah Berbasis Circular Economy

  • 19 April 2024 - 12:10 WIB
AS Veto Pengajuan Palestina Sebagai Anggota Penuh PBB

AS Veto Pengajuan Palestina Sebagai Anggota Penuh PBB

  • 19 April 2024 - 12:00 WIB
Prestasi Pawai Takbir Beri Kebanggaan Tersendiri Bagi Disdik Kalteng

Prestasi Pawai Takbir Beri Kebanggaan Tersendiri Bagi Disdik Kalteng

  • 19 April 2024 - 11:50 WIB
Klasemen Grup A: Qatar Lolos ke Perempat Final, Indonesia Peringkat 2

Klasemen Grup A: Qatar Lolos ke Perempat Final, Indonesia Peringkat 2

  • 19 April 2024 - 11:40 WIB
Pemko Palangka Raya Kejar Target Nol Persen Stunting

Pemko Palangka Raya Kejar Target Nol Persen Stunting

  • 19 April 2024 - 11:30 WIB
Uni Eropa Desak Israel untuk Tidak Lakukan Operasi Militer di Rafah

Uni Eropa Desak Israel untuk Tidak Lakukan Operasi Militer di Rafah

  • 19 April 2024 - 11:20 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri