Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Toli-Toli Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Bermasalah Sejak Awal, Jaksa Tidak Rampas Alat Berat dan Petani Sawit Dituntut 3 Tahun Penjara, Denda Rp 1,5 Miliar

  • Oleh Naco
  • 02 Februari 2021 - 13:20 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Petani sawit M Abdul Fatah dituntut pidana penjara selama 3 tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar subsider 2 bulan penjara. 

Sementara itu barang bukti Excavator dan kuncinya yang disita penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya tidak dirampas untuk negara dan dikembalikan kepada pemiliknya Khusairi.

Di mana barang bukti ini memang sejak awal penyitaan bermasalah, bahkan saat dilakukan praperadilan, hakim menilai penyitaan tidak sesuai aturan hukum berlaku namun penyidik menyita ulang kembali alat berat jenis excavator itu. Sementara itu sepokok pohon sawit dirampas untuk dimusnahkan.

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan," kata jaksa Sindi Hutomo.

Terdakwa dianggap bersalah oleh Jaksa melakukan kegiatan usaha perkebunan di kawasan hutan tanpa melalui izin menteri. 

Tidak ingin dianggap bersalah melalui kuasa hukumnya Rendha Ardiansyah, Selasa, 2 Februari 2021 terdakwa akan mengajukan pembelaan sesuai dengan waktu yang diberikan oleh majelis hakim yakni pada Jumat, 5 Februari 2021.

Terdakwa dalam kasus ini didakwa jaksa setelah menggarap lahan 12,3 hektar menggunakan alat berat tanpa mengantongi izin.

Tindakan itu dianggap merambah hutan, karena lahan yang digarap itu masuk kawasan hutan dan diklaim masuk dalam izin HTI PT Kesuma Perkasawana.

Namun demikian fakta persidangan mengungkapkan kalau lahan sebelumnya sudah lama digarap pemilik asal untuk perkebunan kelapa sawit.

Di mana terdakwa hanya ingin mengganti sawit yang ada saja karena tidak produktif.  Selain itu areal tanah terdakwa juga sudah dalam proses program tanah objek reforma agraria (TORA). (NACO/B-5)

Berita Terbaru