Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Sijunjung Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Partai NLD Aung San Suu Kyi Minta Sekjen PBB Gagalkan Kudeta Militer di Myanmar

  • Oleh Teras.id
  • 09 Februari 2021 - 14:30 WIB

TEMPO.COJakarta - Anggota senior Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, untuk menggagalkan kudeta militer yang terjadi di Myanmar.

Surat NLD memnita PBB untuk "menggunakan semua cara yang tersedia...untuk memastikan pembalikan kudeta dengan cepat", dikutip dari Reuters, 9 Februari 2021.

Seorang juru bicara PBB mengkonfirmasi telah menerima surat NLD. Guterres pekan lalu berjanji akan mengerahkan tekanan internasional untuk memastikan kudeta militer di Myanmar gagal.

CGTN melaporkan Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan kontak pertamanya dengan junta militer di Myanmar sejak kudeta, kata Sekretaris Jenderal Antonio Guterres pada Jumat, mengulangi seruan agar para pemimpin sipil Myanmar dibebaskan.

"Utusan khusus kami hari ini melakukan kontak pertama di mana dia menyatakan dengan jelas posisi kami kepada wakil komandan militer," kata Guterres kepada wartawan, merujuk pada diplomat Swiss Christine Schraner Burgener.

Ribuan massa menggelar aksi unjuk rasa memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, 7 Februari 2021. REUTERS/Stringer

Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) pada Sabtu meminta pasukan keamanan di Myanmar untuk memastikan bahwa hak rakyat untuk berkumpul secara damai sepenuhnya dihormati dan bahwa demonstrasi tidak diperlakukan represif, UN News melaporkan.

"Militer dan polisi Myanmar harus memastikan hak untuk berkumpul secara damai sepenuhnya dihormati dan para demonstran tidak dikenakan pembalasan," kata OHCHR dalam sebuah cuitan Twitter pada hari Sabtu.

Awal pekan ini, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet menyuarakan keprihatinan atas tindakan keras terhadap protes di Myanmar.

Bachelet mengingatkan kepemimpinan militer tentang kewajiban negara di bawah hukum hak asasi manusia internasional untuk memastikan hak-hak rakyat dilindungi dan menahan diri dari menggunakan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan.

Kudeta militer terjadi menyusul meningkatnya ketegangan antara militer dan pemerintah sipil Myanmar setelah pemilu 8 November 2020, yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.

REUTERS | CGTN | UN NEWS  | TERAS.ID

Sumber:

https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics/myanmar-general-pledges-again-to-hold-new-election-as-anti-coup-protests-grow-idUSKBN2A8054

https://news.cgtn.com/news/2021-02-07/UN-has-first-contact-with-Myanmar-military-amid-political-crisis--XG5pl6iAjC/index.html

https://news.un.org/en/story/2021/02/1084052

Berita Terbaru