Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Hulu Sungai Tengah Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Dukung Pemekaran Tidak Hanya di Utara Namun Juga Selatan Kotim

  • Oleh Naco
  • 09 Februari 2021 - 13:55 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Bima Santoso mengatakan, sepakat dan mendukung jika wilayah Utara dan Selatan Kotim dimekarkan jadi kabupaten baru.

Menurutnya luasan daerah Kotim yang tidak seimbang dengan nilai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kotim sehingga pemerataan pembangunan sulit tercapai.

"Dengan luasan Kotim 16 ribu kilometer persegi ini, kalau dihektarekan menjadi kurang kebih 1,6 juta hektare yang mencakup 17 kecamatan sangatlah minim, bisa terbiayai hanya dengan APBD sekitar Rp1,8 triliun. Sangat amat tidak mungkin bisa mencapai pemerataan dari segi infrastruktur pembangunan," kaya Bima, Selasa 9 Februari 2021.

Maka dari itu kata dia, perlu langkah-langkah dan terobosan baru untuk mencapai pemerataan dan kesejahteraan untuk kedepannya.

"Pembangunan percepatan di Kotim itu bisa dilakukan, apabila bisa memaksimalkan dari segala segi sektor ekonami dan juga sumber daya manusia (SDM) setempat di tiap kecamatan," ujarnya.

Di mana lanjutnya, salah satunya dengan adanya otonomi baru di bebarapa kecamatan seperti wacana pemekaran Kotawaringin Utara yang terletak di Kecamatan Parenggean dan kecamtan dihulunya, secara otomatis ini akan mempermudah kegiatan jangka pendek dan panjang kedepanya.

"Selama ini pembangunan infrastruktur jalan antara kecamatan dan desa-desa belum maksimal karena jarak yang begitu jauh," katanya.

Sehingga akan menyedot anggran yang tidak sedikit. Jadi apabila wacana pemekaran otonom baru bisa terealisasikan akan ada era perekonomian baru yang tumbuh dan juga dapat mengcover wilayahnya tidak begitu berat seperti sekarang.

Disebutkannya, Kotim sudah mulai mencanangkan pembentukan daerah otonom baru yakni di Kotawaringin Timur bagian utara (Kotara). Prosesnya kini hanya menunggu perseteujuan dari pemerintah pusat. Pemekaran itu terkendala dengan moratorium yang dilakukan pusat saat ini.

"Meski begitu tidak salah juga apabila ada perencanan jauh-jauh hari untuk mengkondisikan wilayah bagian selatan yang di domain oleh sektor pertanian dan pariwisata bisa juga di jadikan daerah otonom baru," tegasnya.

Berita Terbaru