Kemensos - Kemendagri Keluarkan E-KTP Warga Terlantar Permudah Bansos

Oleh ANTARA
10 Februari 2021 - 08:46 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) RI bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) bagi warga terlantar untuk memudahkan mereka mendapatkan serta mengakses program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

"Kalau sudah punya KTP akan memudahkan mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tidak hanya bantuan dari Kemensos tapi juga dari kementerian/lembaga lain yang menyaratkan e-KTP," kata Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Rehabilitasi Sosial Kemensos Idit Supriadi Priatna, Selasa 9 Februari 2021.

Total ada 56 warga terlantar dari Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Swara Peduli dan LKS Sekar yang diberikan akses untuk mendapatkan e-KTP. Setelah memperoleh e-KTP, maka 56 warga tersebut akan dimasukkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dengan demikian, akses mendapatkan bantuan berupa program atensi, program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST) termasuk pula bantuan dari kementerian/lembaga lain misalnya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) terbuka lebar.

Langkah yang dilakukan Kemensos bersama Kemendagri tersebut dilatarbelakangi masih banyak warga yang tidak memiliki identitas kependudukan. Akibatnya, mereka tidak memperoleh berbagai program bansos.

Pada umumnya warga tersebut tidak memiliki tempat tinggal tetap dan menetap di daerah kumuh di antaranya kolong jembatan Pegangsaan, kolong Tol Gedong Panjang Penjaringan hingga pemukiman pemulung di wilayah Cilincing Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Warga yang tinggal di daerah kumuh dan tidak memiliki identitas kependudukan tersebut mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses bansos dari pemerintah karena tidak memiliki e-KTP.

Idit Supriadi mengatakan Kemensos bersama Kemendagri akan terus menyisir warga yang belum memiliki e-KTP dan dilakukan perekaman sehingga mereka memiliki kesempatan memperoleh bansos.

Tidak hanya di pusat, kebijakan tersebut juga akan diteruskan hingga ke tingkat daerah. Nantinya, balai rehabilitasi milik Kemensos menyisir warga yang belum memiliki e-KTP. "Balai akan melakukan koordinasi dengan LKS, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk melakukan perekaman data," ujarnya.

Senada dengan itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pemberian identitas kependudukan merupakan tugas negara.

"Metodenya jemput bola atau kita datangi. Jika sudah ditemukan, maka dikumpulkan dalam satu tempat untuk perekaman data," ujarnya.

Zudan menambahkan perkembangan DTKS saat ini sudah bagus. Terjadi peningkatan kecocokan antara DTKS dengan data kependudukan dan catatan sipil yang semula 83 persen pada 2020, kini mencapai 90,3 persen.

"Kita lakukan validasi dan verifikasi terus menerus berbasis NIK," ujarnya. Sementara itu, salah seorang warga yang ikut perekaman e-KTP Nina Laksanawati (25) mengaku bersyukur bisa mengantongi e-KTP.

"Saya lega, bisa cari kerja yang lebih layak karena sekarang susah cari kerja kalau tidak ada KTP. Saya sudah capek jadi pemulung," katanya.

Ia berharap dengan memiliki e-KTP bisa mencari pekerjaan yang lebih layak agar dapat membantu keluarga. Apalagi, saat ini Nina memiliki adik yang memerlukan biaya pendidikan.

ANTARA

TAGS:

#Kemensos #Kemendagri #Bansos #E-KTP

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Wagub Kalteng Ajak Sukseskan Pilkada Serentak November 2024

24 April 2024 - 00:00 WIB

Edy menilai suksesnya Pesta Demokrasi tersebut, merupakan tanggung jawab bersama karena Pilkada ini sangat krusial bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah.

Pj Bupati Kapuas Hadiri Perayaan Dharma Santi Nyepi di Basarang

23 April 2024 - 23:51 WIB

Pj Bupati KapuasErlin Hardi didampingi Pj Ketua TP PKK Kapuas Agustina Erlin Hardi dan sejumlah Kepala OPD Kabupaten Kapuas menghadiri perayaan Dharma Santi Nyepi Tahun Baru Saka 1946, yang digelar Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Kapuas.

Kalteng jadi Salah Satu Lokus PKDN Sespimpti Polri

23 April 2024 - 23:41 WIB

Dia menilai tema PKDN Sespimti sangat relevan dengan kondisi faktual saat ini dengan pesta demokrasi yang masih akan terus berjalan.

Kapolsek Pahandut: Isu Pembakaran Rumah di Komplek Puntun Adalah Hoax

23 April 2024 - 23:31 WIB

Dalam hal ini, video klarifikasi dari akun Instagram milik AS telah memperjelas bahwa isu pembakaran rumah di Komplek Puntun adalah hoax.

Wagub Kalteng Ingatkan Asas Good Governance Pengadaan Barang dan Jasa

23 April 2024 - 23:20 WIB

Proses pengadaan barang jasaperluberjalan dengan cepat, mudah, tidak berbelit-belit, serta mudah di kontrol dan mudah diawasi.

Mukarammah Ajak Masyarakat Palangka Raya untuk Merayakan Hari Buku Sedunia dengan Membaca

23 April 2024 - 23:11 WIB

Dengan membaca, diharapkan masyarakat dapat terus mengembangkan diri dan memperoleh pengetahuan baru yang bermanfaat.

Pemprov Kalteng Klaim Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Berpredikat Baik

23 April 2024 - 23:00 WIB

Edy menyampaikanreformasi birokrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa diukur berdasarkan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa.

Komisi A DPRD Kobar Kaji Banding Pengelolaan Dana CSR

23 April 2024 - 22:51 WIB

Menurut Politisi Partai Golkar, pengelolaan dana CSR sendiri di kelola oleh pihak Eksekutif khususnya SOPD terkait, tetapi DPRD Kobar sesuai tugas dan fungsinya sebagai

Edy Pratowo: MCP Kalteng Capai 91,81 Persen

23 April 2024 - 22:41 WIB

MCPmenjadjsalah satu tolok ukur bagi KPK-RI dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsidengan 8area intervensi

Pj Wali Kota Palangka Raya Ajak Masyarakat untuk Merayakan Hari Buku Sedunia dengan Membaca

23 April 2024 - 22:31 WIB

Hera menyadari pentingnya membaca dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia