Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Gunung Sitoli Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

USAID Akan Alihkan Bantuan Rp589,5 M dari Pemerintah ke Warga Myanmar

  • Oleh ANTARA
  • 12 Februari 2021 - 20:50 WIB

BORNEONEWS, Washington - Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) pada Kamis (11/2) mengumumkan pihaknya segera mengalihkan dana bantuan senilai 42,2 juta dolar AS (sekitar Rp589,5 miliar) yang semula akan diberikan ke Pemerintah Myanmar.

Keputusan itu diumumkan setelah USAID meninjau kembali berbagai program bantuan AS di Myanmar pascakudeta militer di Naypyitaw pada 1 Februari 2021.

"Kami akan mengalihkan dana bantuan ini untuk mendukung dan memperkuat masyarakat sipil daripada membantu militer," kata USAID sebagaimana dikutip dari pernyataan resminya.

USAID menyebut pihaknya masih akan mendukung warga sipil di Myanmar lewat berbagai program bilateral senilai 69 juta dolar AS (sekitar Rp964 miliar).

Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (9/2) mengumumkan Washington akan meninjau kembali seluruh program bantuan yang diberikan ke Myanmar setelah junta militer mengkudeta pemerintah.


Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan evaluasi itu dilakukan demi memastikan mereka yang bertanggung jawab terhadap kudeta militer menerima "balasan yang signifikan" atas perbuatannya.

Price, saat memberi keterangan pers, menyampaikan Pemerintah AS mengecam kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap para pengunjuk rasa yang menolak kudeta militer di Myanmar.

AS meminta junta militer Myanmar menahan diri dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk melukai warga sipil.

Tidak hanya AS, Selandia Baru, Selasa, mengumumkan pemerintah akan memastikan program-program bantuan yang diberikan ke Myanmar tidak melibatkan dan menguntungkan junta militer.

"Kami mengirim pesan tegas bahwa kami akan melakukan apapun dari sini di Selandia Baru dan salah satunya adalah menghentikan dialog tingkat tinggi ... serta memastikan dana bantuan yang kami berikan ke Myanmar tidak mendukung rezim militer," kata Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, minggu ini.

Berita Terbaru