Kepala Desa Pahirangan, M Wanson menambahkan masalah sebenarnya terkait pencadangan lahan untuk Koperasi Garuda Maju Bersama.

"Jika selama 18 bulan sejak perjanjian dikeluarkan lahan untuk koperasi ini tidak dapat pelepasan kawasan hutan dari Kementrian Kehutanan, maka PT KMA harus menyerahkan sebagian lahan yang di dalam HGU sebesar  1.080,73 hektare untuk warga yang menjadi anggota koperasi," timpalnya.

Sementara Jaya, selaku Ketua Koperasi Garuda Maju Bersama menyebutkan koperasi itu anggotanya warga Desa Pahirangan dan Tangkarobah.

"Kami dari masyarakat hanya mempunyai keinginan dan kemauan yang berharap dari pihak investor yang mempunyai kemampuan. Selama ini kami masyarakat yang dinaungi badan hukum hanya menunggu, karena batasan kami hanya mempunyai kemauan, tidak ada kemampuan dan kewenangan mengambil keputusan. Apa yang kami harapkan belum kami dapatkan sampai sekarang," tegasnya.

Sementara itu Kepala BPN Kotim Jhonsen Ginting mengatakan, permalasahan ini sudah pernah diselesaikan di tingkat provinsi. Sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pada 2016 sudah pernah damai, kemudian 2019 lagi dilanjutkan di Kantor Wilayah Kalimantan Tengah  menyatakan bahwa koperasi Garuda Maju Bersama telah mencapai kesepakatan dengan PT KMA.

Ujarnya, dalam kesepakatan itu koperasi tidak mempermasalahkan keterlambatan pembebasan kawasan hutan, perusahaan berkewajiban memberikan lahan plasma kepada koperasi, perusahaan dan koperasi bersama mengurus pelepasan kawasan hutan agar segera terealisasi.

Menurut Ginting kesepakan itu telah disetujui kedua belah pihak pada 2 Desember 2019 dan telah disahkan oleh notaris di Kotim. 

"Permasalahan selesai karena sudah mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak, dan mediasi sudah ditutup," pungkasnya. (NACO/B-6)