Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Pasuruan Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Tidak Ada Unsur Kesengajaan Jadi Pertimbangan Hakim Bebaskan Warga Ayawan

  • Oleh Naco
  • 23 Februari 2021 - 10:50 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Tidak ada unsur kesengajaan, karena ketidaktahuannya jadi salah satu pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit yang diketuai Ike Liduri membebaskan M Abdul Fatah, yang didakwa jaksa merambah hutan.

Hakim menilai unsur sebagaimana dakwaan penuntut umum yang sebelumnya menyatakan terdakwa bersalah dianggap tidak terbukti.

"Terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan karena tidak mengetahui itu kawasan hutan," ucap hakim.

Selain itu, kata hakim, saksi dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya saat jadi saksi, ditanyakan tidak mengetahui juga kalau areal itu kawasan hutan, baru tahu saat di overlay, dengan dasar peta pada SK.529/Menhut-II/2012.

Akan tetapi SK itu hakim menilai hanya penunjukkan saja sehingga tidak bisa jadi dasar, karena banyak masyarakat tidak mengetahuinya, yang mana dikuatkan juga dari keteragan saksi baik itu warga Desa Ayawan hingga perangkat desa tidak tahu areal itu masuk kawasan hutan.

Sedangkan kata hakim, adanya patok PT Kesuma Perkasa Wana yang mengklaim itu masuk dalam areal hutan tanaman industri (HTI) mereka juga terbantahkan oleh keteragan saksi yang menyatakan sebelumnya tidak pernah diberitahu kepada warga atau pihak desa soal areal HTI, adanya patok di sekitar kawasan itu baru dipasang beberapa hari setelah terdakwa diproses hukum oleh penyidik.

Artinya menurut hakim HTI selama itu tidak pernah melakukan sosialisasi kepada warga dan masyarakat banyak yang tidak mengetahuinya.

Sementara itu, terkait tanah itu masuk dalam proses progam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) artinya menurut hakim itu adalah kawasan hutan, namun dari keteragan saksi tidak ada yang bisa menjelaskan terkait TORA itu termasuk terdakwa, sehingga karena ketidaktahuannya itu terdakwa dianggap merusak hutan.

"Karena terdakwa tidak terbukti atas tuntutan tersebut maka terdakwa harus dibebaskan dan dikembalikan hak-haknya," tegas hakim.

Seperti terungkap pada Selasa, 23 Februari 2021, dalam kasus ini terdakwa dianggap melakukan perambahan hutan di atas lahan 12,3 hektare di Desa Ayawan, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan.

Berita Terbaru