Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Bukittinggi Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Berhak Awasi Penggunaan Dana Desa

  • Oleh Anthoneal
  • 25 Februari 2021 - 00:10 WIB

BORNEONEWS, Kuala Kurun - Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap pertama di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) direncanakan pada Bulan Maret 2021 mendatang.  Untuk itu, masyarakat desa diminta untuk berperan aktif dalam mengawasi penggunaan ADD dan DD tersebut.

”Sebagai masyarakat desa, mereka berhak mengawasi setiap penggunaan ADD dan DD. Jangan hanya tinggal diam, tapi juga harus melakukan pengawasan dalam setiap pembangunan yang dilakukan di desa,” ucap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gumas Akerman Sahidar, Rabu (24/2).

Menurut dia, penggunaan ADD dan DD sifatnya untuk membangun desa, sehingga dapat mandiri, maju dan sejahtera. Untuk itu, sangat diharapkan masyarakat desa terlibat langsung dalam setiap pembangunan yang dilakukan di desa, dengan menggunakan dana desa tersebut.

”Seluruh masyarakat harus selalu memantau setiap penggunaan ADD dan DD, sehingga pelaksanaan pembangunan bisa tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran, serta hasilnya dapat dirasakan oleh mereka,” tutur Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Di samping itu, kata dia, pemerintah desa juga harus mampu memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, dalam setiap pembangunan di desa. Dengan demikian, uang yang berasal dari ADD dan DD tersebut hanya berputar di desa tersebut.

”Sekarang ini, pemerintah desa tengah mengelola dana desa yang cukup besar, dimana rata-rata mendapatkan dana Rp 1 miliar lebih. Agar penggunaannya efektif, akan lebih baik yang mengelola anggaran itu adalah SDM lokal, karena kemampuannya tidak kalah dengan yang berasal dari luar desa,” ujarnya.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) II mencakup Kecamatan Rungan Hulu,Rungan, Rungan Barat, Manuhing,dan Manuhing Raya ini mengatakan, pihaknya pun akan melakukan monitoring, untuk memastikan ADD dan DD benar-benar dipergunakan dengan baik dan sesuai peruntukannya.

”Monitoring yang kita lakukan ini untuk memastikan penggunaan dana desa tersebut telah sesuai untuk membangun desa dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, dia juga mengingatkan seluruh kepala desa (kades) dan perangkatnya, agar menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana desa sesuai ketentuan yang berlaku. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya permasalahan dikemudian hari.

”Jangan sampai ada kades yang melakukan penyimpangan terkait penggunaan dana desa tersebut, karena pastinya akan berurusan dengan hukum,” pungkasnya. (nth)

Berita Terbaru