KPK Jelaskan Tidak Ada Nama Politikus PDIP Ihsan Yunus Dalam Dakwaan Perkara Bansos

Oleh ANTARA
26 Februari 2021 - 22:50 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan soal tidak ada nama politikus PDIP Ihsan Yunus dalam dakwaan dua terdakwa penyuap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, yaitu Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.

"Surat dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK tentu disusun berdasarkan fakta-fakta rangkaian perbuatan para tersangka yang diperoleh dari keterangan pemeriksaan saksi-saksi pada proses penyidikan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan dalam berkas perkara terdakwa Harry dan Ardian tersebut, Ihsan Yunus saat itu belum dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik.

Diketahui, Ihsan baru diperiksa KPK pada Kamis (25/2) sebagai saksi untuk tersangka penerima suap kasus tersebut, yaitu Juliari dan kawan-kawan.

Lebih lanjut, ia menyatakan pemeriksaan saksi saat itu tentu diprioritaskan dan fokus pada kebutuhan penyidikan dalam pembuktian unsur pasal sangkaan para tersangka pemberi suap yang telah ditetapkan dari hasil tangkap tangan.

"Keterbatasan waktu yang dibutuhkan sesuai ketentuan undang-undang dalam penyelesaian berkas perkara para tersangka selaku pemberi suap yang hanya 60 hari tentu juga menjadi pertimbangan tim penyidik dalam mengumpulkan bukti sangkaan terhadap para tersangka tersebut," tuturnya.

KPK pun mengajak masyarakat termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk mengikuti, mencermati, dan mengawasi setiap proses persidangan yang terbuka untuk umum sehingga dapat memahami konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap.

"Kami tegaskan, KPK sebagai penegak hukum bekerja berdasarkan aturan hukum. Bukan atas dasar asumsi dan persepsi apalagi desakan pihak lain," kata Ali.

KPK juga memastikan sejauh ditemukan fakta hukum keterlibatan pihak lain tentu akan dikembangkan dan ditindaklanjuti dengan menetapkan pihak lain tersebut sebagai tersangka baik dalam pengembangan pasal-pasal suap menyuap maupun pasal lainnya.

Sebelumnya, ICW mempertanyakan tidak ada nama Ihsan Yunus dalam dakwaan yang dibacakan JPU KPK dalam perkara dugaan suap pengadaan paket bansos sembako di Kementerian Sosial tersebut.

TAGS:

#Perkara Bansos #Kpk #Ihsan Yunus #PDIP

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Bawaslu RI Siap Hadapi 270 Perkara PHPU Pileg 2024

17 April 2024 - 05:00 WIB

Selain itu, Bagjajuga menyiapkan jajaran panitia pengawas (panwas)ad hocdalam rangka persiapan khusus menghadapi PHPU Pileg di MK.

Peluang PPP Gabung Prabowo-Gibran Diputus Lewat Mukernas

17 April 2024 - 04:00 WIB

Rommy mengatakan pernyataan Plt. Ketua Umum (Ketum) PPP Muhammad Mardiono bahwa PPP siap bergabung dengan Prabowo-Gibran belum dibahas secara resmi di internal partai. Namun begitu, pernyataan tersebut diakui Rommy sebagai refleksi sikap mayoritas fungsionaris PPP.

Pemerintah Tahan Kenaikan Harga BBM di Tengah Konflik Timur Tengah

17 April 2024 - 03:00 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan pemerintah masih menahan kenaikan harga BBM di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada gejolak harga minyak dunia.

AHY akan Keliling Indonesia Ungkap Kejahatan Pertanahan

17 April 2024 - 02:00 WIB

Sejak dilantik sebagai menteri pada Februari lalu, AHY telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Indonesia untuk meninjau pelayanan pertanahan dan menyerahkan langsung sertifikat tanah kepada masyarakat.

Megawati Sampaikan Surat Amicus Curiae kepada MK

17 April 2024 - 01:00 WIB

Sementara itu, selaku perwakilan MK, Immanuel Hutasoit pun menerima surat tersebut dan mengatakan akan menyampaikannya kepada Ketua MK Suhartoyo pada Selasa siang.

KPU Telah Serahkan 139 Alat Bukti Selama Sidang Sengketa Pemilu 2024

17 April 2024 - 00:00 WIB

Mahkamah Konstitusi membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara PHPU Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut.

Pemkab Gunung Mas Perbaiki Jembatan Antar Kecamatan

16 April 2024 - 23:50 WIB

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng), menyiapkan anggaran sekitar Rp3,1 miliar untuk memperbaiki jembatan Sei Rawi II, penghubung antar kecamatan di kabupaten setempat.

Kendaraan Tanpa Pelat Nomor Akan Diserahkan ke Reskrim

16 April 2024 - 23:40 WIB

Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kotawaringin Timur (Kotim) akan menyerahkan kendaraan tanpa pelat yang tidak bisa menunjukan surat surat kendaraan kepada Satreskrim.

BP2MI Usulkan Penambahan Nominal Bebas Pajak Barang Kiriman PMI

16 April 2024 - 23:30 WIB

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengatakan sudah mengusulkan penambahan nominal pembebasan bea masuk atau bebas pajak pertambahan nilai untuk barang-barang milik Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari 1.500 dolar AS menjadi 2.500 dolar AS.

Pasca Libur Lebaran, RSUD Kapuas Halal Bihalal Antar Karyawan

16 April 2024 - 23:20 WIB

Pasca berakhirnya libur lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas mengadakan Halal Bihalal antar karyawan/karyawati pada Selasa, 16 April 2024.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Semarang Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia