Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Purbalingga Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

MUI Apresiasi Presiden Batalkan Lampiran Aturan Izin Investasi Miras

  • Oleh ANTARA
  • 02 Maret 2021 - 23:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah membatalkan Lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras (miras).

"Presiden telah merespons secara bijak aspirasi yang hidup di tengah masyarakat mengenai pandangan yang disampaikan oleh MUI, NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai elemen masyarakat dengan 'statement' dan 'policy' yang diambil oleh Presiden melalui pencabutan lampiran yang terkait dengan izin investasi minuman keras," ujar Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, KH Asrorun Ni'am dalam konferensi pers daring, Selasa 2 Maret 2021.

Menurutnya pembatalan peraturan yang mengatur izin investasi miras itu merupakan keseriusan pemerintah dalam mendengar aspirasi masyarakat dan bersama-sama berkomitmen meneguhkan kemaslahatan bangsa.

Ia menambahkan, pihaknya juga berharap momentum ini dapat dijadikan kajian terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan destruksi di tengah masyarakat.

"Termasuk di dalamnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan adanya peredaran produksi dan penyalahgunaan miras di tengah masyarakat baik yang tersirat maupun tersurat," ucapnya.

Ia menyarankan agar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pemerintah melibatkan kekuatan "civil society" sebagai bagian dari tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Hari ini presiden mencabut butir-butir lampiran pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur soal investasi di bidang industri miras.

"Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Presiden Jokowi dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden yang dilihat di Jakarta, Selasa.

Perpres Nomor 10/2021 itu terbit pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 itu memang tidak mengatur khusus miras melainkan soal penanaman modal.

ANTARA

Berita Terbaru

Disarpustaka Kapuas Budi Daya Sayuran dengan Metode Hidroponik

Disarpustaka Kapuas Budi Daya Sayuran dengan Metode Hidroponik

  • 20 April 2024 - 03:00 WIB
Dewan Dorong Pengembangan Potensi Pertanian Lebih Luas di Kalteng

Dewan Dorong Pengembangan Potensi Pertanian Lebih Luas di Kalteng

  • 20 April 2024 - 02:00 WIB
Pj Sekda Seruyan Sambut Kunjungan Danlanud Iskandar Pangkalan Bun

Pj Sekda Seruyan Sambut Kunjungan Danlanud Iskandar Pangkalan Bun

  • 20 April 2024 - 01:00 WIB
KPU Pulang Pisau Rekrut Anggota PPK dan PPS untuk Pilkada 2024

KPU Pulang Pisau Rekrut Anggota PPK dan PPS untuk Pilkada 2024

  • 20 April 2024 - 00:00 WIB
Satsamapta Polresta Palangka Raya Patroli ke SPBU

Satsamapta Polresta Palangka Raya Patroli ke SPBU

  • 19 April 2024 - 23:52 WIB
Dua Anggota Kodim 1013 Muara Teweh Pindah Satuan ke Kodam V Brawijaya

Dua Anggota Kodim 1013 Muara Teweh Pindah Satuan ke Kodam V Brawijaya

  • 19 April 2024 - 23:41 WIB
Polresta Palangka Raya Sosialisasi Bahaya Narkoba kepada Casis Polri

Polresta Palangka Raya Sosialisasi Bahaya Narkoba kepada Casis Polri

  • 19 April 2024 - 23:31 WIB
Danlanud Iskandar Audiensi Bersama Pemkab Seruyan

Danlanud Iskandar Audiensi Bersama Pemkab Seruyan

  • 19 April 2024 - 23:20 WIB
AP II: Penumpang Bandara Tjilik Riwut Periode Lebaran 2024 Meningkat

AP II: Penumpang Bandara Tjilik Riwut Periode Lebaran 2024 Meningkat

  • 19 April 2024 - 23:10 WIB
Pemkab Gunung Mas Hibahkan Rp8,3 Miliar Amankan Pilkada 2024

Pemkab Gunung Mas Hibahkan Rp8,3 Miliar Amankan Pilkada 2024

  • 19 April 2024 - 23:00 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri