Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Serdang Bedagai Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Anggota DPR Apresiasi KPK Sidik Kasus Suap Ditjen Pajak

  • Oleh ANTARA
  • 03 Maret 2021 - 23:51 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penyidikan kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.

"Ikhtiar KPK memberantas korupsi di sektor perpajakan patut diapresiasi," katanya, Rabu 3 Maret 2021. Menurut dia, penyidikan KPK terhadap aparat perpajakan juga menjadi peringatan bagi wajib pajak.

"Korupsi tetap korupsi, tidak ada toleransi kapan pun, di mana pun, dan oleh siapa pun. Hukum tetap harus ditegakkan," ujarnya. Momentum ini, lanjut dia, adalah pembelajaran sekaligus peringatan untuk seluruh pegawai pajak dan seluruh wajib pajak bahwa ruang korupsi itu makin sempit.

"Jangan hanya melihat kepada pegawai pajak, tetapi harus ditekankan bahwa peringatan ini juga untuk wajib pajak," kata Misbakhun yang pernah menjadi pegawai Ditjen Pajak.

Menurut dia, kasus yang tengah ditangani KPK itu justru memunculkan pertanyaan tentang kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebagai pejabat yang membawahkan Ditjen Pajak.

"Ini momentum terbaik untuk melakukan penilaian kembali tentang kinerja Menteri Keuangan secara lebih menyeluruh dalam kaitan pengawasan terhadap direktorat jenderal yang berada dalam rentang kendali Kementerian Keuangan. Tetap harus ada tanggunga jawab seorang menteri keuangan dalam kasus di Ditjen Pajak saat ini," katanya.

Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa semestinya Menkeu mengambil porsi tanggung jawabnya dalam persoalan itu. "Karena dampak dan risiko organisasi tetap ada di Kementerian Keuangan, termasuk Menkeu harus menyiapkan mitigasi risikonya," katanya.

Dalam kesempatan itu, Misbakhun meminta para pegawai Ditjen Pajak tidak berkecil hati meski ada kasus dugaan suap di Ditjen Pajak.

"Saya juga mengapresiai pegawai Ditjen Pajak yang selalu bekerja keras dalam menghimpun penerimaan negara, rupiah demi rupiah dari pajak untuk mengisi Kas Negara. Porsi pendapatan perpajakan di APBN lebih dari 80 persen, itu adalah angka yang sangat besar dan sangat berarti," tuturnya.

Ia mengatakan bahwa para pegawai Ditjen Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Oleh karena itu, pada masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini mereka memiliki peluang memperbesar kontribusinya bagi negara.

Berita Terbaru