Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Pasuruan Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Sejumlah Permasalahan Disampaikan Masyarakat Harus Jadi Perhatian Pemkab Kotim

  • Oleh Naco
  • 08 Maret 2021 - 10:26 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rinie Anderson menyebutkan ada beberapa permasalahan yang mereka dapatkan dari laporan masyarakat di Kotim yang harus menjadi perhatian Pemkab Kotim.

Di antaranya pemerataan pembangunan, peningkatan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase, pemerataan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, sarana prasarana pendidikan seperti pembangunan sekolah dan rumah guru.

"Kemudian juga berkaitan dengan sarana prasarana kesehatan pembangunan puskesmas, perumahan dinas dokter, bidan, perawat dan penyediaan perlengkapan alat medis," sebutnya, dalam hasil reses yang mereka lakukan.

Tidak hanya itu, Rinie juga menyebutkan yang juga harus diperhatikan yakni masalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya serta kurangnya lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran masih cukup tinggi di Kotim.

"Selain itu yang paling sering terjadi yaitu masalah sengketa lahan. Ini sangat banyak terjadi, terlebih lagi antara perusahaan besar swasta (PBS) dan masyarakat setempat," tukasnya, Senin, 8 Maret 2021.

Lebih lanjut anggota DPRD Kotim dari daerah pemilihan I ini menyebutkan, dari beberapa permasalahan tersebut, dengan semangat baru, bupati dan wakil bupati yang baru, tidak ada yang mustahil jika bersama-sama berusaha serta bekerja secara maksimal.

Baik itu dalam perencanaan dan penganggaran, agar tepat waktu dan tepat sasaran, yang bermuara untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Kotim.

Beberapa hal itu ujarnya, merupakan pokok-pokok pikiran yang harus menjadi program prioritas. Hal ini dihimpun dari hasil menjaring aspirasi masyarakat pada saat pelaksanaan reses, musrembang desa dan kecamatan serta kujungan kerja ke daerah pemilihan anggota DPRD. 

"Besar harapan kami agar program kegiatan prioritas ini dapat diwujudkan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah, melalui satuan organisasi perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya," tutupnya. (NACO/B-6)

Berita Terbaru