Aplikasi Pilgub (Pemilihan Gubernur) Propinsi Kepulauan Riau Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Tindakan Wali Kota Benahi Kinerja Bawahannya dalam Sengketa Lahan Sangat Diperlukan

  • Oleh Testi Priscilla
  • 08 Maret 2021 - 19:35 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia atau DPW PSI Kalimantan Tengah, Eldoniel A Mahar mengatakan bahwa tindakan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin dalam membenahi kinerja bawahannya untuk menangani sengketa lahan sangat diperlukan.

"Tindakan wali kota tentu sangat diperlukan mengingat begitu maraknya sengketa tanah yang berpotensi menimbulkan kerugian, keresahan serta pertikaian antar-penduduk di kota ini," kata Eldon kepada Borneonews pada Senin, 8 Maret 2021.

Menurut Eldon, salah satu biang kerok sengketa tanah di kota ini adalah akibat perilaku oknum ketua RT, lurah, camat yang terkesan begitu mudah menandatangani serta mengeluarkan surat kepemilikan atas bidang-bidang tanah yang sebelumnya atau telah lebih dulu memiliki alas hak berupa surat keterangan tanah atau SKT maupun sertifikat, bahkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Ada beberapa bukti contoh kasus yang setiap saat bisa diperlihatkan kepada pihak terkait yang berwenang. Kecerobohan dan keteledoran para oknum ketua RT, lurah, camat ini bisa saja diduga bersumber dari setidaknya 3 hal," bebernya.

Tiga hal ini menurutnya yaitu lemah mental, lemah penguasaan masalah, serta lemah administrasi.

"Lemah mental, artinya gampang tergoda melakukan hal-hal menyimpang mana kala ditekan atau diimingi sesuatu oleh pihak-pihak tertentu. Lemah penguasaan masalah, artinya kurang memiliki pengetahuan, pemahaman sekaligus solusi atas berbagai permasalahan yang timbul dari status kepemilikan tanah. Lemah administrasi, artinya tidak memiliki arsip data yang cukup dan akurat atas riwayat kepemilikan tanah yang berlokasi di wilayah kerja mereka," jelasnya 

Akibat perbuatan dan ulah para oknum tersebut,menurut Eldon, timbullah tumpang tindih surat kepemilikan tanah yang tentu sangat rawan konflik, benturan bahkan tindakan yang lebih berbahaya bagi keselamatan hidup seseorang. 

"Kerja sama wali kota dan Kepala BPN Kota Palangka Raya yang bertujuan mencegah permainan mafia tanah sebagaimana dimuat dalam beberapa media baru-baru ini adalah sebuah langkah bagus. Namun kerja sama itu akan amat sangat jauh lebih bagus dan bermanfaat jika dibarengi tindakan wali kota mengeliminir kelalaian para ketua RT, lurah, camat dalam hal menangani penerbitan SKT tanah," tegasnya. (TESTI PRISCILLA/B-7)

Berita Terbaru