Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

MK Bisa Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Terbukti Curang

  • Oleh ANTARA
  • 14 Maret 2021 - 21:21 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Mantan Ketua Bawaslu RI periode 2008 hingga 2012 Bambang Eka Cahya Widodo mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mendiskualifikasi calon kepala daerah terpilih apabila terbukti melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

"Terutama dalam penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang dikelola oleh petahana," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Minggu 14 Maret 2021.

Hal itu ia sampaikan menjelang sidang pleno pembacaan putusan MK terhadap sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Rencananya MK mengeluarkan ketetapan tersebut pada 17 hingga 24 Maret 2021.

Oleh sebab itu, Bambang meminta MK mempertimbangkan bukti yang diajukan para penggugat terkait pelanggaran TSM yang mengakibatkan pemilihan umum (pemilu) menjadi tidak jujur dan adil.

Dia berpandangan penegakan hukum oleh Bawaslu dan aparat hukum termasuk penegakan hukum terpadu (gakkumdu) tidak efektif, sehingga untuk menghasilkan pemilu yang jujur dan adil harus ada sanksi tegas terhadap semua bentuk penyalahgunaan kewenangan publik maupun anggaran publik.

"MK bisa mendiskualifikasi dan pernah melakukan itu dalam kasus Pilkada Kota Waringin Barat," ujarnya. Namun paling sering MK memerintahkan pemungutan suara ulang.

Menurutya diskualifikasi bisa dilakukan sepanjang alat bukti yang ada relevan dengan dalil yang diajukan dan tentunya akan memengaruhi keputusan hakim.

Sebagai contoh kecurangan TSM yang dimaksud apabila melibatkan aparat birokrasi termasuk kepala desa atau lurah.

Jika pelanggaran TSM terbukti, maka MK berwenang menyatakan pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai pemenang tadi didiskualifikasi dari pemilu.

Pada kesempatan itu, ia juga menyoroti jumlah saksi dan alat bukti tambahan yang diserahkan pemohon pilkada salah satunya pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda dan H Mushaffa Zakir (AnandaMu) pada sidang pembuktian beberapa waktu lalu.

Berita Terbaru

Raperda Disabilitas Sebagai Upaya Menekan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas

Raperda Disabilitas Sebagai Upaya Menekan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas

  • 23 April 2024 - 18:50 WIB
Sejumlah Desa di Lamandau Mulai Terdampak Banjir

Sejumlah Desa di Lamandau Mulai Terdampak Banjir

  • 23 April 2024 - 18:40 WIB
Peningkatan Sarpras Pendidikan Jadikan Prioritas

Peningkatan Sarpras Pendidikan Jadikan Prioritas

  • 23 April 2024 - 18:30 WIB
Partai NasDem Kalteng Buka Penjaringan Pilkada 2024

Partai NasDem Kalteng Buka Penjaringan Pilkada 2024

  • 23 April 2024 - 18:21 WIB
Expo Kapuas 2024 Juga untuk Majukan UMKM

Expo Kapuas 2024 Juga untuk Majukan UMKM

  • 23 April 2024 - 18:10 WIB
Dewan Kalteng Minta Pemerintah Proaktif Selesaikan Sengketa Lahan

Dewan Kalteng Minta Pemerintah Proaktif Selesaikan Sengketa Lahan

  • 23 April 2024 - 18:00 WIB
Jabatan Kepala Dinas PUPR PKP Kapuas Diserahterimakan

Jabatan Kepala Dinas PUPR PKP Kapuas Diserahterimakan

  • 23 April 2024 - 17:50 WIB
Dewan Minta Jalan Khusus Angkutan PBS dari Desa Sei Hanyo-Simpang Batengkong Segera Direalisasi

Dewan Minta Jalan Khusus Angkutan PBS dari Desa Sei Hanyo-Simpang Batengkong Segera Direalisasi

  • 23 April 2024 - 17:40 WIB
Dewan Imbau Para Orang Tua Kontrol Penggunaan Teknologi Pada Anak

Dewan Imbau Para Orang Tua Kontrol Penggunaan Teknologi Pada Anak

  • 23 April 2024 - 17:30 WIB
Pj Bupati Kapuas Minta Dinas Terkait Petakan Wilayah Padat Penduduk Tekan Resiko Kebakaran

Pj Bupati Kapuas Minta Dinas Terkait Petakan Wilayah Padat Penduduk Tekan Resiko Kebakaran

  • 23 April 2024 - 17:20 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri