Begitu juga dengan Sekretaraiat DPRD Kotim, dari total pagu Rp49 miliar di geser sekitar Rp4 miliar  sehingga menyisakan  sekitar Rp45 miliar.

Sedangkan SOPD lainnya yang dipangkas dengan angka Rp 2,3 miliar  lebih seperti Dinas Pertanian, Namun untuk  Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan hanya dipangkas dibawah kisaran angka Rp2 miliar.

Sesuai arahan pemerintah pusat, refokusing anggaran harus dilakukan yakni sekitar 8 persen. Dana 8 persen ini merupakan dari DAU, bukan dari keseluruhan anggaran. 

Hal ini mengacu kepada Peraturan Mentri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021, sehingga pembangunan tetap bisa berjalan. 

Hanya saja sejumlah kegiatan yang pendanaannya harus menyesuaikan dengan dana yang ada saat ini, karena dihitung per triwulan.

Sejumlah ketentuan refocusing ini diantaranya tidak akan menganggu belanja untuk program tahun jamak, DBH DR, JKN dan DAK. Sementara itu pergeseran dana di SKPD Kecamatan tidak akan mengutarangi dana milik kelurahan. (NACO/B-6)