BORNEONEWS, Jakarta - Tim teknis mantan Menteri Sosial Juliari Batubara bernama Kukuh Aribowo membantah pernah meminta pemusnahan barang bukti terkait dengan pengadaan bantuan sosial sembako COVID-19.

"Apakah pernah meminta untuk menghilangkan beberapa catatan, mengganti laptop, mengganti nomor kepada Pak Adi dan Pak Joko" tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ikhsan Fernandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin malam.

"Tidak pernah," jawab Kukuh.

Kukuh menjadi saksi untuk dua orang terdakwa bernama Harry Van Sidabukke yang didakwa menyuap Juliari senilai Rp1,28 miliar dan Ardian Iskandar Maddanatja yang didakwa memberikan suap senilai Rp1,95 miliar terkait dengan penunjukan perusahaan penyedia bansos sembako COVID-19.

Padahal, dalam persidangan yang sama, mantan Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial sekaligus kuasa pengguna anggaran (KPA) pengadaan bansos Adi Wahyono dan pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako COVID-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos Matheus Joko Santoso mengaku diperintah untuk memusnahkan barang bukti terkait dengan pengadaan bansos.

"Yang berikan arahan itu Pak Kukuh di tempat Pak Adi Wahyono, saya ingat sekali. Waktu itu arahannya adalah menghilangkan barang bukti handphone, alat kerja elektronik, baik laptop maupun gadget, dan lain-lain," kata Matheus Joko saat memberikan keterangan melalui video conference.

"Kalau Saudara berbohong, ada ancaman Pasal 21," tambah jaksa.