BORNEONEWS, Palangka Raya - Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah, Sigit Karyawan Yunianto mengatakan PDI Perjuangan secara nasional meminta agar Menteri Perdagangan tidak paksakan impor beras dan garam.

Menurutnya harus ada koordinasi untuk meningkatkan kemampuan produksi nasional harus dikedepankan, bukan langkah pragmatis impor.

PDI Perjuangan menurutnya sangat menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang sepertinya ngotot impor beras dan garam, dan mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementerian, termasuk para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan.

"Basis kekuatan utama Pemerintah adalah rakyat. Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara. Karena itulah menteri sebagai pembantu presiden, di dalam mengambil keputusan politik, harus senafas dengan kebijakan politik pangan presiden dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani," katanya, Sabtu 20 Maret 2021.

Sikap ngotot yang ditunjukkan menteri perdagangan tersebut menurut Sigit sangat disesalkan. "Menteri harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan.

Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden," tutur Ketua DPRD Kota Palangka Raya ini.

Atas dasar hal tersebut PDI Perjuangan meminta menteri perdagangan untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, BULOG, asosiasi petani, para pakar dibidang pertanian dan para kepala daerah.

"Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa. Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan kenaekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri," katanya lagi.

Terkait pangan, sikap PDI Perjuangan sangat jelas: jangan korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente.

"Sejak Maret 2020 PDI Perjuangan telah memelopori gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan. Seluruh kepala daerah Partai bergerak. Langkah ini yang seharusnya dipilih para pembantu presiden," bebernya. (TESTI PRISCILLA/B-6)