BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Permasalahan tumpang tindih lahan milik PT Intrado Jaya Intiga (IJI) seluas 404,81 hektare diduga tergarap PT Bumi Jaya Alam Permai (BJAP) 3/Best Agro di Kabupaten Seruyan, Kecamatan Seruyan Tengah, Kalimantan Tengah masih belum ada kejelasan. Namun, PT IJI masih memiliki itikad baik agar masalah ini bisa diselesaikan secara musyawarah.

Terkait itu, Direktur Utama PT IJI, Juprianto, Rabu, 24  Maret 2021 menjelaskan pihaknya masih memberikan kesempatan waktu kepada PT BJAP, sebelum memilih menempuh upaya hukum.

"Kami masih berikan waktu 2 hingga 3 hari kedepan. Bila pihak PT BJAP tetap tidak memberikan jawaban, respon, atau upaya penyelesaian masalah secara musyawarah mufakat, maka upaya hukum akan kami lakukan," jelas Juprianto.

Sebelumnya, diberitakan permasalahan tumpang tindih lahan ini yaitu lahan milik PT.IJI seluas 404,81 hektar yang diduga tergarap PT Bumi Jaya Alam Permai (BJAP) 3/Best Agro.

Padahal lahan milik PT IJI tersebut sudah mengantongi izin. Di antaranya Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan H.M.S Kaban tahun 2005 nomor SK 398/MENHUT-II/2005.1

"Sementara pihak BJAP dalam surat jawaban klarifikasi yang kami kirimkan, hanya melampirkan Surat Pertimbangan Pelepasan Kawasan Hutan nomor 570/9/V/DPMPTSP-2019 yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalteng," kata Juprianto.

Bahkan, dalam surat dari DPMPTSP Kalteng pada poin 3 hanya tertulis bahwa areal Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) yang dapat dipertimbangkan adalah pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang tidak tumpang tindih dengan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) seluas ± 5.024,95 hektare.