BORNEONEWS, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengusulkan TNI-Polri dan ASN mendapatkan penambahan tunjangan beras dari Kementerian Keuangan yang selanjutnya untuk dibelikan beras dari Bulog sebagai bentuk penyaluran stok beras.

"Kami akan minta dukungan pada Menteri Keuangan, kami bukan minta uang untuk menyerap, persoalannya adalah hilirnya. Saya akan menyampaikan pada Menteri Keuangan yang diperlukan adalah pasarnya dari beras Bulog ini yang nantinya jadi sasaran saya adalah TNI-Polri dan ASN," kata Budi Waseso dalam konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Senin.

Budi Waseso yang akrab disapa Buwas mengatakan bahwa Mekeu belum lama ini mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang menaikkan tunjangan beras untuk TNI-Polri dan ASN yang tadinya di angka Rp7.400 menjadi Rp10.769 per kilogram. Budi yang juga akrab disapa Buwas berharap Menkeu bisa memberikan tambahan tunjangan beras untuk TNI-Polri dan ASN sebesar Rp2.000 per kg.

Buwas menyebut rata-rata pengeluaran TNI-Polri dan ASN untuk membeli beras ialah Rp12.000 per kg atau beras dengan kualitas premium. Oleh karena itu apabila tunjangan beras untuk TNI-Polri dan ASN menjadi Rp12.000 per kg, Bulog bisa menyediakan beras dengan harga dan kualitas yang sesuai dengan keinginan para pegawai negara tersebut.

Hal itu dimaksudkan agar Bulog dapat menyalurkan stok beras yang diserap dari para petani di seluruh Indonesia. Buwas mengungkapkan permasalahan yang ada pada Bulog saat ini adalah tidak memiliki pangsa pasar untuk menyalurkan beras yang diserap dari para petani.

Apabila stok beras yang diserap dari petani dibiarkan terlalu lama di gudang, maka beras berpotensi untuk mengalami turun mutu yang bisa menyebabkan kerugian negara.

Selain itu, Bulog sebagai BUMN juga terbebani dalam hal keuangannya karena harus membayar bunga dari pinjaman bank yang digunakan untuk menyerap beras dari para petani, sedangkan tidak ada pemasukan untuk melanjutkan perusahaan yang menjadi aset negara tersebut.