BORNEONEWS, Palangka Raya – Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah (Kalteng) akan melakukan pengecekan perizinan dan pemetaan terkait sengketa lahan antara PT Intrado Jaya Intiga (IJI) dan PT Bangun Jaya Alam Permai (BJAP).

Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, Sri Suwanto mengatakan pihaknya perlu melihat dulu laporan dan perkara yang masuk sebelum menentukan langkah selanjutnya.

“Kami lihat dulu ya itu,” kata Sri Suwanto saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 29 Maret 2021.

Sebelumnya, PT Intrado Jaya Intiga (IJI) melaporkan dugaan perambahan hutan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) oleh perkebunan sawit PT Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) ke Dinas Kehutanan Kalteng.

Melalui surat yang ditandatangani Direktur PT IJI, Juprianto tersebut, perusahaan mengaku keberatan dan merasa dirugikan karena dugaan perambahan kawasan seluas 392,82 hektar. Surat juga dikirim melalui tembusan ke Gubernur Kalteng, Bupati Seruyan, Kepala Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah XXI dan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) wilayah X.

PT IJI mengaku memegang Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan H.M.S Kaban tahun 2005 nomor SK 398/MENHUT-II/2005.1. Sedangkan PT BJAB mengaku memiliki Izin Lokasi Bupati Seruyan nomor 249 tahun 2007 dan Pertimbangan Pelepasan Kawasan Hutan Gubernur Kalteng nomor 570/9/HUT-PKH/DPMPTSP-2019.

Terkait sengketa tersebut Direktur Utama PT IJI Juprianto bersedia membuka ruang penyelesaian secara musyawarah untuk mendapatkan win win solution penyelesaian masalah.