Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Semarang Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Wakil Bupati Katingan Turut Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi se Kalteng Secara Virtual

  • Oleh Abdul Gofur
  • 05 April 2021 - 20:20 WIB

BORNEONEWS, Kasongan - Wakil Bupati Katingan Sunardi Litang turut menghadiri rapat koordinasi program pencegahan korupsi pada pemrrintah daerah se Kalimantan Tengah secara virtual dari ruang rapat bupati,  Senin,  5 April 2021.

Dalam kesempatan itu, orang nomor dua di Bumi Penyang Hinje Simpei ini didampingi sejumlah pejabat seperti Kepala BPKAD Eka Suryadilaga, Kepala DPMPTS, Kepala PUPRHUB, Kepala BKPP, Kepala Diskominfopersantik dan lain-lain.

Rapat koordinasi ini dipimpin Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. Wakil Bupati Sunardi Litang mengatakan, Gubernur Sugianto Sabran menyampaikan arahan pada rapat koordinasi program pencegahan korupsi pada pemerintah daerah se-Kalteng itu dari Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng.

Rapat koordinasi ini juga diikuti secara virtual melalui video conference oleh jajaran pemerintah faerah se-Kalteng dari tempat masing-masing.

Ada tiga hal, kata Wabup Katingan yang menjadi arahan Gubernur Kalteng. Yakni pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus berperan aktif dalam mendukung dan menjalankan program pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah masing-masing.

Kemudian, seluruh entitas yang memiliki tanggung jawab dan peran dalam pencapaian delapan area intervensi segera melakukan akselerasi kinerja untuk mengoptimalkan capaian kinerja sesuai dengan indikator  yang telah ditetapkan.

Terakhit, Gubernur Sugianto Sabran minta agar meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi untuk memperkuat sinergitas pemerintah  dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Kalteng.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatangan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi. 

Komitmen bersama tersebut dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel dan nebas korupsi, kolusi, nepotisme pada pemerintah daerah.(ABDUL GOFUR/B-7) 

Berita Terbaru