21.939 Penyelenggara Negara Belum Lapor Harta Kekayaan

Oleh ANTARA
07 April 2021 - 10:51 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 21.939 penyelenggara negara belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga batas akhir penyampaian pada 31 Maret 2021.

"Hingga batas akhir penyampaian LHKPN periodik pada tahun pelaporan 2020, yaitu 31 Maret 2021, masih terdapat 21.939 wajib lapor atau penyelenggara negara yang belum menyampaikan laporan kekayaannya.

Dari total 378.072 wajib lapor secara nasional, KPK telah menerima 356.133 LHKPN atau 94,20 persen," kata Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Selasa 6 April 2021.

Perinciannya: bidang eksekutif tercatat 94,22 persen dari total 306.217 wajib lapor yang telah melaporkan; bidang yudikatif tercatat 98,27 persen dari total 19.778 wajib lapor; bidang legislatif tercatat 84,84 persen dari total 20.094 wajib lapor; dan dari BUMN/D tercatat 97,34 persen dari total 31.983 wajib lapor.

KPK juga mencatat per 31 Maret 2021 terdapat 762 instansi dari total 1.404 instansi di Indonesia atau sekitar 54 persen yang telah 100 persen menyampaikan LHKPN. Sebanyak 37 instansi di antaranya tercatat telah melaporkan secara lengkap.

"Pada bidang eksekutif di tingkat pemerintah pusat, dari 93 pejabat setingkat menteri, wakil menteri, dan kepala badan atau lembaga tercatat lima penyelenggara negara yang merupakan wajib lapor periodik belum memenuhi kewajiban LHKPN," ucap Ipi.

Di tingkat pemerintah daerah, lanjut dia, KPK mencatat dari total 515 kepala daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali kota terdapat 33 kepala daerah yang belum menyampaikan laporan kekayaannya.

Ipi mengatakan lembaganya secara bertahap melakukan verifikasi atas laporan kekayaan yang disampaikan tersebut. Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, penyelenggara negara wajib menyampaikan kelengkapannya maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan.

"Jika hingga batas waktu kelengkapan tidak dipenuhi, KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan penyelenggara negara dianggap tidak menyampaikan LHKPN. Laporan kekayaan yang tidak lengkap akan memengaruhi tingkat kepatuhan, baik pada instansinya maupun secara nasional," tuturnya.

Ia menyatakan KPK tetap menerima LHKPN yang disampaikan setelah batas waktu. Namun, LHKPN tersebut tercatat dengan status pelaporan "Terlambat Lapor".

"Kami mengimbau kepada penyelenggara negara, baik di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun BUMN/D, yang belum menyampaikan laporan kekayaannya agar tetap memenuhi kewajiban LHKPN," katanya.

Sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi, kata Ipi, KPK meminta penyelenggara negara untuk mengisi LHKPN-nya secara jujur, benar, dan lengkap.

Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang mewajibkan penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

ANTARA

TAGS:

#Penyelenggara Negara #Harta Kekayaan #Kpk

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemko Palangka Raya Kejar Target Nol Persen Stunting

19 April 2024 - 11:30 WIB

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Palangka Raya, Fauzi Rahman menyatakan angka prevalensi stunting saat ini masih berada di level 16,04 persen.

Uni Eropa Desak Israel untuk Tidak Lakukan Operasi Militer di Rafah

19 April 2024 - 11:20 WIB

Uni Eropa dengan tegas mendesak Israel untuk mengurungkan niatnya untuk melakukan operasi militer di Rafah, sebuah kota di Jalur Gaza selatan yang dihuni oleh 1,4 juta pengungsi warga Palestina.

Pj Wali Kota Palangka Raya Tekankan Pentingnya Sinergi Antar Pegawai untuk Pelayanan Prima

19 April 2024 - 11:10 WIB

Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, menekankan pentingnya sinergi antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

China Tanggapi Pernyataan Presiden Joe Biden Soal Tuduhan "Xenofobia"

19 April 2024 - 11:00 WIB

Kementerian Luar Negeri China mempertanyakan maksud ucapan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang menuduh China bersikap "xenofobia" dan curang dalam hubungan dagang.

Dishub Palangka Raya Atur Lalu Lintas di Jalan Bukit Keminting Demi Hindari Kecelakaan dan Kemacetan

19 April 2024 - 10:45 WIB

Kepala Dinas Perhubungan Palangka RayaAlman Parluhutan Pakpahanmengatakan,pihaknya saat ini sedang melakukan pengaturan lalu lintas di Jalan Bukit Keminting, simpang Jalan Tingang menuju Jalan Lele.

Menko: Kepercayaan Investor Masih Kuat Terhadap Ketahanan Indonesia

19 April 2024 - 10:30 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakankepercayaan investor masih cukup kuat terhadap ketahanan kondisi perekonomian Indonesia di tengah gejolak geopolitik dunia, yang mendisrupsi rantai pasok berbagai komoditas global.

Pemko Palangka Raya Evaluasi Survei Program Paketing

19 April 2024 - 10:15 WIB

Pemko Palangka Raya melakukan evaluasi atas hasil survei perencanaan dan penganggaran program pengentasan kemiskinan, pengangguran dan stunting (Paketing).

PLN Catat Penggunaan SPKLU di Kalselteng Naik Hingga 2.000 Persen

19 April 2024 - 10:00 WIB

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) mencatat penggunaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di daerahnya meningkat hingga 2.000 persen pada Januari-April 2024 dibandingkan periode sama 2023.

Disbudpar Kalteng Klaim Peningkatan Kunjungan Wisatawan Saat Libur Lebaran

19 April 2024 - 09:45 WIB

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kalteng mengklaim terjadi peningkatan wisatawan di beberapa wilayah saat masa lebaran.

Pengamat Ingatkan Polri Gali Sebab 7 Orang Gabung Kelompok Teroris JI

19 April 2024 - 09:30 WIB

Pengamat intelijen dan keamanan nasional Stepi Anriani mengingatkan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri untuk fokus menggali alasan atau penyebab tujuh orang yang diduga bergabung dengan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Banjarbaru Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia