KPK: Dikabulkannya PK Advokat Lucas Lukai Rasa Keadilan Masyarakat

Oleh ANTARA
09 April 2021 - 11:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan advokat Lucas oleh Mahkamah Agung (MA) melukai rasa keadilan masyarakat.

"Diputus bebasnya narapidana korupsi pada tingkat PK tentu melukai rasa keadilan masyarakat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis 8 April 2021. Ia menyatakan sejauh ini lembaganya belum mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim karena belum menerima putusan lengkapnya.

"KPK sangat yakin dengan alat bukti yang kami miliki sehingga sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung pun dakwaan Jaksa KPK maupun penerapan hukum atas putusan pengadilan tingkat di bawahnya tetap terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan," ucapnya.

Ia mengatakan KPK tetap menghormati setiap putusan Majelis Hakim. Namun, fenomena banyaknya PK yang diajukan oleh terpidana korupsi saat ini seharusnya menjadi alarm atas komitmen keseriusan MA secara kelembagaan dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Pemberantasan korupsi butuh komitmen kuat seluruh elemen bangsa, terlebih tentu komitmen dari setiap penegak hukum itu sendiri," katanya.

Sementara Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menyatakan alasan PK terpidana Lucas mengenai adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi MA dapat dibenarkan.

"Dengan pertimbangan antara tidak cukup bukti untuk menyatakan pemohon PK/terpidana terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berupa, pertama melakukan 'obstruction of juctice' dalam pengertian secara fisik menghalang-halangi, mencegah, merintangi terhadap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Kedua, melakukan "obstruction of justice" dalam pengertian memberikan pendapat, saran, usul atau pertimbangan. "Atas dasar pertimbangan tersebut, pemohon PK/terpidana dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum," katanya.

Ia mengatakan Ketua Majelis PK Salman Luthan menyatakan "dissenting opinion" (DO) terhadap putusan tersebut dengan pertimbangan alasan PK terpidana tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

"Oleh karena itu, alasan PK harus ditolak," ucap dia. Putusan itu dijatuhkan pada 7 April 2021 oleh Salman Luthan sebagai Ketua Majelis serta Abdul Latif dan Sofyan Sitompul masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Dalam perkara ini, Lucas yang merupakan pengacara Eddy Sindoro selaku bekas petinggi Lippo Group awalnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena menghalang-halangi penyidikan dalam perkara Eddy Sindoro.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 20 Maret 2019, Lucas divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selanjutnya 26 Juni 2019, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sementara itu, putusan kasasi MA kembali mengurangi vonis Lucas menjadi 3 tahun penjara berdasarkan putusan kasasi pada 17 Desember 2019.

ANTARA

TAGS:

#Kpk #Advokat #Lucas

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Legislator Dukung FBIM Kalteng 2024

25 April 2024 - 21:00 WIB

Gelaran FBIM merupakan sebagai bentuk upaya dalam mempertahankan atau melestarikan kebudayaan yang ada di Bumi Tambun Bungai.

PN Nanga Bulik Resmi Miliki Gedung Baru

25 April 2024 - 20:55 WIB

Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau telah resmi menggunakan gedung baru yang beralamat di Jalan Trans kalimantan KM 3 Desa Kujan Kecamatam Bulik. Acara serah terima gedung baru kantor PN Nanga Bulik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Kamis, 25 April 2024.

Anggota DPRD Palangka Gelar Rapat Koordinasi dengan KPK

25 April 2024 - 20:50 WIB

Tujuannya adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi di lingkungan legislatif.

Pemkab Barito Utara Akan Terima Piagam Penghargaan dari Kemendikbud Ristek RI

25 April 2024 - 20:45 WIB

Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan menerima penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud Ristek RI) pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2024.

Pembahasan 4 Raperda Inisiatif DPRD Kalteng Diharapkan Cepat Rampung

25 April 2024 - 20:41 WIB

Bukan tanpa alasan Suhardi menginginkan pembahasan 4 Raperda itu secepatnya rampung.

Pemkab Lamandau Gelar Peringatan Hari Otonomi Daerah

25 April 2024 - 20:35 WIB

Pemerintah Kabupaten Lamandaumenggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXVIII. Kegiatan dilaksanakan di halaman Kantor Bupati setempat itu diikuti ASN lingkup Pemkab Lamandau dan dipimpin Sekda Lamandau, M Irwansyah.

Hari Otonomi Daerah, Pj Wali Kota Palangka Raya Tegaskan Komitmen Ini

25 April 2024 - 20:31 WIB

Dalam bidang pelayanan publik, dia menekankan pentingnya transparansi, efisiensi dan responsivitas aparatur pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Sosok Muda Ini Berpotensi Maju Bursa Pencalonan Ketua PWI Kalteng

25 April 2024 - 20:25 WIB

Sosok muda yang juga Ketua PWI Murung Raya Reno berpotensi maju ke bursa pencalonan Ketua PWI Kalimantan Tengah (Kalteng).

Program Pemberantasan Korupsi Dinilai Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Bersih

25 April 2024 - 20:21 WIB

Sirajul pun menyambut baik kehadiran Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI pada rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang digelar Rabu kemarin, 24 April 2024.

Calon Haji Kapuas Diberikan Edukasi Kesehatan dan Vaksinasi

25 April 2024 - 20:15 WIB

Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Kapuas telah mengikuti pembinaan/edukasi kesehatan dan vaksinasi meningitis meningokokkus, bertempat di area Masjid Agung Al Mukarram Kuala Kapuas.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia