TEMPO.CO, Jakarta - Polemik pembayaran Tunjangan Hari Raya alias THR 2021, antara dicicil atau dibayar penuh, terus berlanjut. Kini para buruh menuntut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mewajibkan perusahaan membuka laporan keuangan mereka, bila pembayaran THR terpaksa harus melewati pembicaraan bipartit (perusahaan dan buruh).

"Harus didahului dengan membuka laporan keuangan perusahaan yang rugi dalam 2 tahun berturut-turut, itu yang kami minta dalam mekanisme bipartit tentang THR dicicil," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers virtual pada Minggu, 11 April 2021.

Sebelumnya, pemerintah telah memberi kelonggaran untuk perusahaan bisa mencicil pembayaran THR 2020 dengan alasan pandemi Covid-19. Tapi untuk THR 2021, belum ada keputusan resmi karena masih digodok oleh pemerintah.

Di tengah penyusunan kebijakan ini, Iqbal pun mendengar kabar dari media sosial bahwa sudah ada kesepakatan di tripartit nasional (pemerintah, perusahaan, dan buruh). Kesepakatan itu akan direkomendasikan kepada Ida Fauziyah.

Salah satu kesepakatan, kata Iqbal, yaitu menyerahkan keputusan pembayaran pada mekanisme bipartit bila perusahaan tak mampu membayar THR. Kabar inilah yang kemudian membuat KSPI menyampaikan tuntutan soal laporan kerugian 2 tahun berturut-turut tersebut.

Iqbal meminta ketentuan ini diatur tegas dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan yang sedang disusun oleh Ida Fauziyah. Tapi, Iqbal belum merinci apakah kemudian KSPI menerima alasan THR dicicil kalau memang perusahaan rugi 2 tahun berturut-turut.

Seperti sikap selama ini, Ia menegaskan KSPI tetap menolak pembayaran THR 2021 dengan cicilan. Tuntutan ini juga yang akan disampaikan dalam aksi demo besar-besaran pada 10 ribu buruh pada Senin besok, 12 April 2021. "Walau bipartit, tapi tetap tak boleh dicicil," kata dia.