BORNEONEWS, Sampit - Sarudin, Kepala Desa Ayawan, Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan menyebutkan tidak pernah ada yang mempermasalahkan lahan seluas 12 hektare yang kini tengah bergulir melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sampit.

"Sejak 1979 sampai 2018, tidak ada yang mempermasalahkan lahan itu," kata Sarudin dalam sidang dengan majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit yang diketuai Darminto Hutasoit.

Kasus ini bergulir ke pengadilan, setelah M Abdul Fatah menggugat Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya.

Dia melayangkan gugatan itu setelah diproses secara pidana oleh pihak balai tersebut karena dianggap menggarap kawasan hutan.

Sementara itu lebih lanjut Sarudin mengatakan tidak pernah tahu kalau kawasan itu masuk areal hutan. Bahkan dirinya menyebut, pihak PT Kesuma Perkasa Wana tidak pernah melakukan sosialisasi ke desa jika menyebut lahan itu kawasan mereka yang masuk sebagai kawasan hutan.

"Jika saya tahu itu kawasan hutan tidak akan saya keluarkan SPPT itu," ucap Sarudin, saksi yang dihadirkan Rendha Ardiansyah kuasa hukum Abdul Fatah itu.

Sarudin menyebutkan, lahan itu dikuasai secara turun temurun oleh orangtua Abdul Hadi. Kemudian dilanjutkan Abdul Hadi dan adik-adiknya.