Aplikasi Pilgub (Pemilihan Gubernur) Propinsi Kalimantan Tengah Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Bupati Kotim: Pengawasan Bansos Harus Diperketat untuk Menghindari Aksi Korupsi

  • Oleh Muhammad Hamim
  • 13 April 2021 - 14:06 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor menilai penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat rawan menjadi aksi korupsi, sehingga harus diperketat pengawasannya. 

"Penyaluran bansos ini cukup rawan terjadi korupsi, sehingga pengawasan harus dilakukan hingga ketingkat yang paling bawah yakni RT dan RW," ujarnya, Selasa 13 April 2021. 

Menurut Halikin, penyaluran bansos sangat mudah untuk diselewengkan. Bahkan kasus korupsi bansos banyak macamnya.

Dia mencontohkan seorang ketua RT yang mementingkan keluarganya untuk menjadi penerima bantuan, padahal masih banyak warga lainnya yang memang membutuhkan yang belum dapat. Sehingga itu masuk dalam kriteria korupsi. 

"Penerima bansos tidak tepat sasaran juga masuk dalam bagian aksi korupsi dan itulah yang harus diawasi," katanya.

Hal ini disampaikan seusai mengikuti video conference peluncuran aksi pencegahan korupsi. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah pusat meminta agar di daerah dibentuk masyarakat anti korupsi. 

"Sesuai instruksi, kami akan membentuk segera masyarakat anti korupsi. Sebagai pengawasan segala bentuk kegiatan pemerintah hingga tahap RT dan RW," katanya. 

Tindakan korupsi sendiri tidak hanya dilakukan oleh oknum ASN atau pegawai saja, namun pengusaha juga bisa terlihat dalam tindakan dilarang tersebut. 

"Sehingga kami akan terus berupaya untuk melakukan sosialisasi sebagai upaya antisipasi terjadinya tindakan korupsi," harapnya. (MUHAMMAD HAMIM/B-6)

Berita Terbaru