Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Kejari akan Somasi Ketiga Terkait Kasus Sertifikat Lahan Kantor DPRD Kobar

  • Oleh Danang Ristiantoro
  • 15 April 2021 - 16:26 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Barat akan melayangkan somasi ke tiga, lantaran somasi kedua yang dilayangkan tidak ditanggapi positif dan tidak konstruktif oleh penasehat hukum terkait persoalan lahan DPRD Kobar yang masih diklaim salah satu ahli waris. 

Kepala Kejaksaan Negeri Kobar, Dandeni Herdiana mengatakan bila memang tidak ada tanggapan yang positif atau kerja sama yang yang baik dengan pihak yang dituju dalam hal ini ahli waris yang mengusasi sertifikat tanah kantor DPRD, maka akan dilayangkan somasi ketiga.

"Kita akan mengambil langkah tegas dan somasi ketiga ini merupakan somasi terakhir, sehingga setelah somasi ketiga akan dilaksanakan pendekatan hukum," tegas Kajari Kobar Dandeni Herdiana, Kami, 15 April 2021.

Dandeni mengungkapkan akan mengusulkan kepada Pemda untuk melaporkan secara pidana kasus tersebut. Apakah itu tindak pidana korupsi karena telah merugikan keuangan negara atau misalkan penggelapan.

"Nanti alternatifnya akan kita berikan kemudian, tapi yang pasti apabila memang tidak ada tanggapan yang positif atau kerjasama yang yang baik dengan pihak-pihak yang kita tuju. Kita akan layangkan somasi ketiga, kemudian ditindaklanjuti dengan penegakan hukum," jelasnya.

Dandeni menyebut adapun tanggapan atau alasan mereka menolak somasi dari yang dilayangkan, dalam surat itu justru mereka mempertanyakan hak dari Pemda itu apa meminta sertifikatnya diberikan kepada Pemda.

Dandeni menilai jawaban yang disampaikan oleh penasehat hukum tersebut tidak perlu disampaikan dan tidak profesional, karena seharusnya penasehat hukum itu menggali sendiri kepada kliennya.

Sebab proses ini sudah berjalan bertahun - tahun dan berulang kali. Bahkan ahli waris pernah mengajukan gugatan perdata kepada Pemda Kobar, tapi ditarik kembali.

"Jadi mengapa mereka menarik kembali setelah Pemda itu menunjukkan bukti yang dipunyai oleh Pemda Kobar. Kalau masih mempertanyakan hak dari Pemda kenapa gugatannya tidak dilanjutkan sampai selesai," ungkapnya.

Menurut Dandeni proses kepemilikan lahan DPRD itu sah melalui jual beli pada 1996. Ahli waris tidak lagi berhak menguasai sertifikat lahan yang merupakan aset Pemkab Kobar.

Pada 2015 pernah digugat oleh para ahli waris, namun pada akhirnya gugatan tersebut dicabut pada saat proses mediasi. 

Belum diketahui jelas alasan pencabutan gugatan kala itu, tapi sampai saat ini sertifikat lahan seluas 31,09 ribu M² ini masih dikuasai salah satu ahli waris. 

"Sehingga saya berpikir itu tidak merupakan sikap iktikad yang baik, jadi kita akan layangkan somasi ketiga dan selanjutnya akan kita laksanakan penegakan hukum," pungkasnya. (DANANG/B-6)

Berita Terbaru

Wapres Berharap Garuda Muda Tampil Penuh Percaya Diri Lawan Korsel

Wapres Berharap Garuda Muda Tampil Penuh Percaya Diri Lawan Korsel

  • 25 April 2024 - 09:00 WIB
Pelatih Timnas Shin Tae-yong Akui Berat Harus Hadapi Negaranya Sendiri

Pelatih Timnas Shin Tae-yong Akui Berat Harus Hadapi Negaranya Sendiri

  • 25 April 2024 - 08:45 WIB
AFP Kalteng Gelar Kursus Wasit Futsal Level II di Palangka Raya

AFP Kalteng Gelar Kursus Wasit Futsal Level II di Palangka Raya

  • 25 April 2024 - 08:30 WIB
Profesor Kehutanan Indonesia Diundang Mengajar di Dua Universitas Malaysia

Profesor Kehutanan Indonesia Diundang Mengajar di Dua Universitas Malaysia

  • 25 April 2024 - 08:15 WIB
Estimasi Anggaran Penataan Water Front City Jembatan Kahayan Rp570 Miliar

Estimasi Anggaran Penataan Water Front City Jembatan Kahayan Rp570 Miliar

  • 25 April 2024 - 08:00 WIB
Pemprov Kalteng Bangun Green House Melon dan Kampung Cabai untuk Mengurangi Kesenjangan Pangan

Pemprov Kalteng Bangun Green House Melon dan Kampung Cabai untuk Mengurangi Kesenjangan Pangan

  • 25 April 2024 - 07:45 WIB
Pembangunan Tempat Parkir dan RTH Bundaran Besar Dianggarkan Rp91 Miliar

Pembangunan Tempat Parkir dan RTH Bundaran Besar Dianggarkan Rp91 Miliar

  • 25 April 2024 - 07:31 WIB
Dishub Kalteng Harap Kaji Tiru Selesaikan Permasalahan Dishub Jambi

Dishub Kalteng Harap Kaji Tiru Selesaikan Permasalahan Dishub Jambi

  • 25 April 2024 - 07:15 WIB
BI Kalteng Sebut Perputaran Uang Selama Ramadan Capai Rp1,9 Triliun

BI Kalteng Sebut Perputaran Uang Selama Ramadan Capai Rp1,9 Triliun

  • 25 April 2024 - 07:01 WIB
Shrimp Estate Dibangun Bertujuan untuk ini

Shrimp Estate Dibangun Bertujuan untuk ini

  • 25 April 2024 - 06:45 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri