BORNEONEWS, Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan pengawasan internal yang kuat dan ketegasan sanksi adalah kunci untuk dapat menurunkan angka pelanggaran anggota Polri di lapangan.

"Untuk dapat menurunkan angka pelanggaran, kuncinya adalah dibangunnya sistem pengawasan internal yang kuat, termasuk ketegasan sanksi terhadap pelanggar," kata Poengky saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Ahad.

Menurut Poengky, kewenangan pengawasan internal Polri masih belum kuat, terlebih masih ada aturan jika ada pelanggaran, atasanya langsung yang berhak menghukum terlebih dahulu, terkadang proses di atasan tersebut berlangsung lama.

"Ada atasan yang tegas langsung menyerahkan ke Propam. Namun, ada juga atasan yang kurang peduli, jadi prosesnya lama. Ada pula atasan yang masih melindungi bawahan yang salah," kata Poengky, anggota Kompolnas mewakili tokoh masyarakat.

Pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri pada tahun 2021, Selasa (13/4), Kadiv Propam Polri Brigjen Pol. Ferdy Sambo meminta maaf karena masih tingginya angka pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri di lapangan, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Propam mencatat angka pelanggaran 4 tahun terakhir terjadi peningkatan pelanggaran anggota di lapangan dalam kurun 2 tahun terakhir.

Untuk pelanggaran disiplin terdapat 2.417 kasus pada tahun 2018, sebanyak 2.503 kasus pada tahun 2019 atau naik 3,6 persen, kemudian pada tahun 2020 terdapat 3.304 kasus, berikutnya pada tahun ini dalam periode Januari hingga April sebanyak 536 kasus.