BORNEONEWS, Palangka Raya - Pandemi covid-19 yang berkepanjangan di Indonesia berdampak pada ekonomi dan kehidupan masyarakat. Salah satunya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing wilayah.

Terkait itu, kalangan DPRD Kalteng mengharapkan pemerintah menggenjot PAD dengan berbagai macam cara dan solusi.

"Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus mampu menggali potensi PAD dari berbagai sektor," kata anggota DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, Selasa, 27 April 2021.

Dia mengatakan, salah satu usaha yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan menerapkan aturan wajib pajak bagi Perusaaan Besar Swasta (PBS).

Pasalnya, selama ini begitu banyak PBS yang membayar pajak tidak ke daerah, melainkan langsung ke pusat atau asal NPWP perusahaan itu diterbitkan, baik itu PPN, BBNKB, serta pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, PBS yang beroperasi di Kalteng seharusnya membangun kantor pusat di wilayah ini juga. Sehingga pajak yang dibayarkan akan masuk langsung ke kas daerah.

"Kekayaan alam Kalteng sudah begitu banyak dikeruk PBS, namun mereka minim kontribusi," tuturnya.