BORNEONEWS, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Jakarta, Selasa, kembali menunda sidang pembacaan gugatan terhadap anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat karena pihak penggugat dan kuasa hukumnya tidak hadir.

Penggugat atau kuasa hukumnya telah dua kali tidak menghadiri sidang yang telah pertama kali dibuka oleh Majelis Hakim pada Selasa minggu lalu (20/4).

Oleh karena itu, Majelis Hakim kembali memberi kesempatan pada pihak penggugat untuk kembali hadir di ruang sidang, Selasa minggu depan (4/5).

Meskipun tidak hadir secara langsung, pihak penggugat telah menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan ke Majelis Hakim.

Namun, tim kuasa hukum Partai Demokrat sebagai tergugat keberatan terhadap surat tersebut.

“Sidang dibuka oleh Majelis Hakim dan mereka menerima surat pemohonan pencabutan gugatan. Namun, saya bilang, Majelis Hakim saya keberatan apa surat itu asli atau tidak,“ kata Ketua Tim Advokasi Partai Demokrat Mehbob saat dihubungi usai sidang, Selasa.

Mehbob beserta tim kuasa hukum tergugat meragukan keabsahan surat permohonan pencabutan gugatan itu, karena pengacara penggugat diduga telah mencatut nama tiga ketua dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokrat dan diyakini tanda tangan mereka turut dipalsukan.