"Seharusnya boleh dirumahkan, tetapi nanti dipanggil kembali setelah COVID-19, tapi yang lucunya diterima karyawan baru dan yang lama tidak dipanggil lagi, ini yang buat kita sedih," katanya.

Dalam kesempatan ini, Saiful juga meminta kebijakan dari Gubernur Aceh untuk merevisi Qanun (peraturan daerah) Nomor 7 Tahun 2014 tentang ketenagakerjaan, mengingat sudah adanya UU Cipta Kerja.

"Pemerintah Aceh juga harus benar-benar serius menerapkan UMP sesuai dengan yang telah ditentukan," ujarnya.

Saiful menambahkan pihaknya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih terhadap perusahaan yang tidak melakukan PHK karyawan selama pandemi.

"Terima kasih, memang seharusnya seperti itu, jangan menafikan COVID-19. Jangan pemecatan itu berasalan pada COVID-19," tandasnya.

ANTARA