Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Kebumen Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pos Penyekatan di Barito Selatan Perketat Pergerakan Orang dari Luar Provinsi Kalteng

  • Oleh Uriutu
  • 04 Mei 2021 - 20:50 WIB

BORNEONEWS, Buntok – Pos penyekatan di Barito Selatan perketat pengawasan pergerakan orang atau manusia dari luar provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kepala Dishub Barsel, Daud Danda mengatakan. pihaknya mempedomani Permenhub Nomor 13/2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Serta disesuaikan dengan Surat Edaran tentang Peningkatan Upaya Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Kalteng.

“Kita mempedomani Permenhub 13/2021 dan surat edaran Gubernur Kalteng dalam hal ini kita memperketat pergerakan orang antar provinsi,” kata Daud Danda kepada Borneonews, Selasa, 4 Mei 2021.

Karena, lanjut dia, pergerakan orang antar provinsi tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan klasuter baru COVID-19.

“Sehingga pergerakan orang antar provinsi yang tidak memiliki surat keterangan rapid atntigen dan PCR atau negatif COVID-19 akan diputar balikan ketempat asal,” tandas dia.

Ia menegaskan, hal tersebut mulai diberlakukan mulai 6-17 Mei mendatang orang luar dari Kalteng wajib memiliki surat keterangan negatif COVID-19.
Sementara pergerakan orang antarkabupaten dan satu provinsi diberikan kelonggaran, tidak seketat orang dari luar Provinsi Kalteng.

Contohnya, orang dari Murung Raya, Barito Selatan, dan Muara Teweh hendak ke Palangka Raya kenapa harus diperketat. Yang harus diperketat adalah orang dari luar Kalteng.

Ia membeberkan, ada 5 pos penyekatan di Kalteng yang harus diperketat. Yakni pos penyekatan di Barito Timur, Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringan Barat dan Lamandau.

“Pengetatan di 5 Kabupaten tersebut karena sebagai pintu masuk kewilayah Kalimantan Tengah,” beber dia.

Sementara untuk ASN sesuai aturan yang telah ditetapkan tidak boleh mudik, kecuali ada keperluan mendesak, namun harus memiliki surat keterangan dari lembaga/instansi serta dari Kepala Desa.

Berita Terbaru