Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Perusahaan Tidak Mampu Bayar THR Dampak Pandemi Wajib Dialog dengan Buruh

  • Oleh Ramadani
  • 05 Mei 2021 - 15:10 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh - Dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah melalui Surat Edaran (SE) nomor: M/6/HK/04/V/2021 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Dalam Gubernur Kalteng No 565/48/HI.01/IV/Nakertrans tanggal 29 April 2021 tentang pemberian THR Keagamaan bagi buruh/pekerja di perusahaan tersebut juga disebutkan bahwa bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR keagamaan 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

“Diharapkan perusahaan dapat mengambil tindakan atau langkah-langkah dalam memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dengan itikad baik,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM (Nakertrans Kop dan UKM) Barito Utara, M Mastur, di Muara Teweh, Rabu 5 Mei 2021.

Kesepakatan tersebut, katanya, dibuat secara tertulis yang membuat waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan.

Dalam surat Gubernur Kalteng tersebut juga, ucap Mastur, meminta perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan membayar THR keagamaan tahun 2021 secara tepat waktu kepada pekerja/buruh, berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

Kemudian, memastikan kesepakatan mengenai pembayaran THR keagamaan, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 kepada buruh/pekerja dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Untuk itu kami meminta kepada perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja/buruh melaporkan hasil kesepakatan tersebut ke dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” kata Mastur. (RAMADHANI/B-5)
TAGS:
#THR

Berita Terbaru

Belum Bisa Beri Bantuan Tunai Paskah Nasional di Palangka Raya, Ini Klarifikasi Pj Wali Kota

Belum Bisa Beri Bantuan Tunai Paskah Nasional di Palangka Raya, Ini Klarifikasi Pj Wali Kota

  • 24 April 2024 - 19:15 WIB
Pemprov Kalteng Harap Tren Layanan Kearsipan Modern

Pemprov Kalteng Harap Tren Layanan Kearsipan Modern

  • 24 April 2024 - 19:10 WIB
Komisi B DPRD Palangka Raya Dukung Perbanyak Event Budaya untuk Edukasi Generasi Muda

Komisi B DPRD Palangka Raya Dukung Perbanyak Event Budaya untuk Edukasi Generasi Muda

  • 24 April 2024 - 19:05 WIB
RS Kelas B Hanau Menjadi Ragional Kalimantan

RS Kelas B Hanau Menjadi Ragional Kalimantan

  • 24 April 2024 - 19:00 WIB
Dinas TPHP Kalteng Jalin Koordinasi Bersama Perusahaan Pupuk Indonesia

Dinas TPHP Kalteng Jalin Koordinasi Bersama Perusahaan Pupuk Indonesia

  • 24 April 2024 - 18:55 WIB
DLH Palangka Raya Inventarisasi Data ProKlim untuk Sinkronisasi dengan KLHK

DLH Palangka Raya Inventarisasi Data ProKlim untuk Sinkronisasi dengan KLHK

  • 24 April 2024 - 18:50 WIB
Ini Arti Logo HUT ke-67 Kalteng

Ini Arti Logo HUT ke-67 Kalteng

  • 24 April 2024 - 18:45 WIB
Sahli KSDM Kalteng Akui Kearsipan Belum Dioptimalkan

Sahli KSDM Kalteng Akui Kearsipan Belum Dioptimalkan

  • 24 April 2024 - 18:40 WIB
Kalimantan Alami Peningkatan Nilai Tukar Petani Selama Maret 2024

Kalimantan Alami Peningkatan Nilai Tukar Petani Selama Maret 2024

  • 24 April 2024 - 18:35 WIB
Dibutuhkan Rp253,9 Miliar Untuk Alkes RS Kelas B Wilayah Barat

Dibutuhkan Rp253,9 Miliar Untuk Alkes RS Kelas B Wilayah Barat

  • 24 April 2024 - 18:30 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri